TRIBUNNEWS.COM - Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA), William Burns mengomentari soal peran China dalam konflik Rusia dan Ukraina.

Menurut Burns, saat ini China sedang mempelajari dan memantau secara cermat bagaimana konflik Rusia di Ukraina itu terjadi.

Hal itu disebut-sebut lantaran China akan menerapkannya pada Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Beijing.

Dalam wawancara dengan Financial Times di Washington, Sabtu (7/5/2022), Burns mengatakan, pemerintah China ikut terkejut saat Ukraina dapat melawan invasi Rusia secara sengit.

China juga ikut memperhitungkan biaya yang harus ditanggung Rusia terhadap invasinya ke Ukraina.

"Saya pikir kepemimpinan China melihat dengan sangat hati-hati pada semua ini. Pada biaya dan konsekuensi dari setiap upaya untuk menggunakan kekuatan mendapatkan kendali atas Taiwan," kata Burns, dikutip dari Reuters.

Baca juga: Kepala CIA: Putin Yakin Pasukan Rusia Tak akan Kalah Lawan Ukraina

Baca juga: Kepala CIA Bicara Soal Putin Tak Mau Kalah Perang, Senjata Nuklir hingga China yang Gelisah

Menurut Burns, bagaimanapun hasilnya, pertimbangan China tidak akan mengubah tujuan jangka panjang Pemimpin China Xi Jinping untuk mendapatkan Taiwan.

"Saya tidak berpikir bahwa ini telah mengikis tekad Xi dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kendali atas Taiwan," kata Burns.

"Tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang mempengaruhi perhitungan mereka tentang bagaimana dan kapan mereka akan melakukannya," tambahnya.

Seperti diketahui, China menolak untuk mengutuk perang Rusia di Ukraina.

China juga mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia.

Adapun hal itu lantaran Beijing dan Moskow mendeklarasikan kemitraan strategis beberapa minggu sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Kedua negara itu juga telah menjalin hubungan energi dan keamanan yang lebih dekat dalam beberapa tahun terakhir untuk melawan Amerika Serikat dan Barat.

Tetapi, Burns mengatakan, Amerika Serikat yakin China tidak nyaman dengan rusaknya reputasi yang dikaitkan dengan "kebrutalan" tindakan militer Presiden Rusia Vladimir Putin.