Gedung Putih Melunak ke Venezuela, Incar Kembali Pasokan Minyak ke AS
Venezuela yang dipimpin tokoh sayap sosialis, merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia.
Penulis: Setya Krisna Sumarga
TRIBUNNEWS.COM, CARACAS – Pemerintah AS dikabarkan melunak, dan membuka jalan hubungan dengan pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela.
Washington kemungkinan juga akan meringankan sanksi ekonomi dan tekanan ke negara itu. AS ingin perusahaan minyak Chevron kembali beroperasi di Venezuela.
Venezuela yang dipimpin tokoh sayap sosialis, merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia.
Pada Senin (17/5/2022), kantor berita Associated Press melaporkan, mengutip dua pejabat senior AS Washington sedang bersiap meringankan sebagian dari sanksi ekonomi terhadap Venezuela.
Mereka membuka jalan Chevron Corp, melanjutkan operasi di negara itu. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez mengonfirmasi kabar itu.
"Pemerintah Bolivarian Venezuela memverifikasi dan mengkonfirmasi berita AS telah mengizinkan perusahaan minyak Amerika dan Eropa untuk bernegosiasi dan melanjutkan operasi di Venezuela," cuit Rodriguez di akun Twitternya.
Baca juga: Pasukan Khusus Kolombia Masuk Venezuela, Tewaskan Eks Pemimpin FARC
Baca juga: Hendak Culik Presiden Venezuela, Dua Prajurit Komando AS Dijatuhi Hukuman 20 Penjara
Baca juga: Tentara Bayaran AS Tertangkap di Venezuela, Berencana Merebut Istana Presiden
Para pejabat AS juga mengatakan jika ada kemajuan, mungkin ada peluang untuk keterlibatan AS dengan pemerintah Nicolás Maduro.
Negosiasi akan dilakukan, dan hasilnya tergantung perundingan yang berjalan. Washington dapat menyesuaikan kebijakan sanksinya untuk menambah atau mengurangi tekanan.
Upaya AS ini dilakukan seiring krisis di Ukraina dan sanksi ketat ke Rusia termasuk ke pasok energi fosilnya.
Pada Maret, AS dan Venezuela membahas kemungkinan pelonggaran sanksi minyak terhadap Caracas tetapi gagal membuat kemajuan yang signifikan.
Washington memperkenalkan paket pembatasan pertama terhadap Venezuela pada 2015, atas alasan pelanggaran hak asasi manusia.
Sanksi diperpanjang setelah pemilihan presiden yang berlangsung pada 2019. AS, bersama sejumlah negara barat lainnya, tidak mengakui terpilihnya kembali Presiden Nicolás Maduro.
Mereka mendukung Juan Guaido, Ketua Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, sebagai kepala negara sementara.
Pergolakan politik dan kekerasan terjadi di Venezuela. Operasi rahasia menggunakan grup bersenjata dari Kolombia digagalkan pasukan Venezuela.
