TRIBUNNEWS.COM - Selama lebih dari satu dekade memimpin Korea Utara, Kim Jong Un disebut menjadikan "kemandirian" sebagai kunci utama pemerintahannya.

Ia menghindari bantuan internasional dan berjuang dengan strategi domestik untuk memperbaiki ekonomi negara.

Namun, ketika penyakit yang diduga Covid-19 membuat ratusan ribu rakyatnya sakit, Kim Jong Un berada di posisi sulit.

Ia mungkin harus menelan harga dirinya dan menerima bantuan asing untuk memerangi penyakit itu.

Kim Jong Un bisa saja memilih mengatasi krisis sendiri, tetapi dengan menanggung potensi kematian besar yang dapat merusak kepemimpinannya.

Baca juga: Kecam Penanganan Covid-19, Kim Jong Un Tuding Pejabat Korea Utara: Ketidakmatangan Atasi Krisis

Baca juga: Wakil Menteri Perdagangan akan Lobi Pemerintah Korea Selatan Buka Pintu Masuk Telor Asin Indonesia

"Kim Jong Un berada dalam dilema, dilema yang sangat besar," ujar Lim Eul-chul, seorang profesor di Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam di Seoul, seperti dilansir PBS.

"Jika dia menerima bantuan AS atau Barat, hal itu dapat menggoyahkan sikap kemandirian yang telah dia pertahankan dengan teguh."

"Kepercayaan publik kepadanya juga dapat melemah," katanya.

Namun, jika ia tidak melakukan apa-apa, maka negara bisa menjadi bencana.

Sejak mengakui wabah Covid-19 pekan lalu, Korea Utara mengatakan "demam yang menyebar secara eksplosif" telah menewaskan 56 orang dan membuat sekitar 1,5 juta lainnya sakit.

Pengamat luar menduga sebagian besar kasus itu disebabkan oleh virus corona.

Apa pun yang dikatakan media yang dikontrol pemerintah Korea Utara tentang mereka yang sakit, wabah itu kemungkinan lebih buruk.

Korea Utara tidak memiliki tes Covid-19 yang memadai.

Para ahli mengatakan Korea Utara secara signifikan mengecilkan angka kematian untuk menghindari kemungkinan kerusuhan publik yang dapat merugikan Kim secara politik.