TRIBUNNEWS.COM - Presiden Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mempengaruhi penduduk wilayah selatan Kherson, yang berada di bawah kendali penuh pasukan Rusia, dan wilayah tenggara Zaporizhzhia yang sebagian dikendalikan oleh Moskow.

Putin juga mempercepat kewarganegaraan bagi penduduk di dua wilayah Ukraina itu, Rabu (25/5/2022).

Moskow dan pejabat pro-Moskow mengatakan Kherson dan Zaporizhzhia bisa menjadi bagian dari Rusia.

"Sistem yang disederhanakan akan memungkinkan kita semua untuk melihat dengan jelas bahwa Rusia ada di sini tidak hanya untuk waktu yang lama tetapi selamanya," kata wakil pemimpin wilayah Kherson yang ditunjuk Moskow, Kirill Stremousov kepada kepada kantor berita negara RIA Novosti Rusia.

Stremousov berterima kasih kepada Putin yang telah melindungi orang-orang Rusia di Kherson dan Zaporizhzhia.

Baca juga: Unggul di Suriah dan Azerbaijan, Drone Bayraktar TB2 Jeblok di Ukraina

Baca juga: Dampak Perang Rusia Vs Ukraina, Presiden Bank Dunia Sebut Ancaman Resesi Global di Depan Mata

"Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas semua yang dia lakukan untuk kami, untuk melindungi orang-orang Rusia di tanah bersejarah Rusia yang kini telah dibebaskan," tambahnya.

Otoritas baru baru ingin membantu mereka yang ingin bergabung dengan keluarga besar Rusia, katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraian dengan cepat memprotes penerbitan paspor secara ilegal itu.

Langah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina sebagaimana dikutip Channel News Asia.

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menyuarakan keprihatinan tentang rencana itu.

Menurutnya, itu adalah bagian dari upaya Rusia untuk menundukkan rakyat Ukraina dan memaksakan kehendak mereka dengan paksa.

"Itu adalah sesuatu yang akan kami tolak dengan paksa," kata Price kepada wartawan.

Lebih lanjut, perintah resmi yang diterbitkan pada hari Rabu datang setelah dekrit 2019 yang mengizinkan prosedur jalur cepat yang sama untuk penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri sebagai wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri.

Penduduk wilayah itu tidak diharuskan untuk tinggal di Rusia, tidak perlu memberikan bukti dana yang cukup atau lulus tes bahasa Rusia.