Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Partai oposisi menyalahkan pemerintah atas kecelakaan tenggelamnya kapal Kazui I di lepas Pantai Shiretoko beberapa waktu lalu.

Partai oposisi mengatakan bahwa kecelakaan itu akan dapat dihindari jika audit khusus oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata telah dilakukan secara menyeluruh.

"Tanggung jawab pemerintah khususnya menteri transportasi Tetsuo Saito harus bertanggungjawab penuh atas kecelakaan tersebut dan mengundurkan diri," papar anggota parlemen Hiroshi Ogushi, Partai Demokrat Konstitusional.

Pernyataan itu diungkapkan Hiroshi Ogushi saat berlangsung rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (27/5/2022).

"Saya memiliki kesempatan untuk memeriksa selama audit khusus tahun lalu, tetapi saya tidak memeriksanya selama penyelidikan yang tidak diumumkan. Pemerintah bertanggung jawab penuh, dan Perdana Menteri bagaimana menurut anda?" tanya Ogushi.

Baca juga: Kapal Penyelaman Khusus Dikerahkan Cari Korban Tenggelamnya Kapal Wisata KAZU I di Shiretoko Jepang

Perdana Menteri Fumio Kishida pun menjawab, "Saya tidak dapat sepenuhnya memahami kurangnya kesadaran keselamatan dari operator bisnis dan situasi aktual. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata juga tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnyanya dengan baik."

Perdana Menteri Kishida menekankan bahwa dia memberikan instruksi untuk memperbaiki situasi karena merasa bertanggung jawab pula untuk kecelakaan tersebut.

Diketahui kapal turis yang memuat 26 penumpang mengalami kecelakaan dan tenggelam di Shiretoko, 23 April 2022.

Sebanyak 14 orang ditemukan meninggal dan 12 orang masih belum ditemukan hingga kini.

Di sisi lain, mengenai ketua parlemen Hiroyuki Hosoda, politisi senior partai liberal demokratik (LDP) yang dicurigai melakukan pelecehan seksualnya dilaporkan di Shukan Bunshun, Perdana Menteri Kishida berulang kali menjawab bahwa "Ketua akan merespons dengan tepat."

"Saya pikir pemerintah tampaknya telah meremehkan pelecehan seksual," kata partai oposisi.

"Ini adalah masalah yang sangat penting terkait dengan martabat individu dan hak asasi manusia, dan pemerintah tidak boleh berpikir enteng mengenai hal tersebut," komentar Perdana Menteri Fumio Kishida.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.