TRIBUNNEWS.COM - Ketua parlemen Rusia mengatakan hasil pemungutan suara terbaru di Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa AS telah kehilangan dukungan dari mayoritas populasi dunia.

Pemungutan suara diambil untuk menentukan apakah sanksi perlu diperkuat terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistik baru, Kamis (26/5/2022).

Rusia dan China memveto usulan tersebut.

Dilansir AlJazeera, Vyacheslav Volodin menyebut pendapatnya itu sudah terbukti pada bulan Maret lalu, yaitu ketika Majelis Umum PBB mempertimbangkan untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

"Empat puluh negara menolak untuk menentang Rusia, termasuk China, India, Iran, Irak, Vietnam, Afrika Selatan, Aljazair, Pakistan, dan lainnya."

"Populasi negara-negara bagian ini adalah 4,47 miliar orang, atau 57,3 persen dari populasi dunia," kata Volodin.

"Seringkali di balik keputusan mayoritas di PBB, pada kenyataannya, ada minoritas."

Baca juga: AS Kecewa, China dan Rusia Veto Sanksi Baru Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara

Baca juga: Resolusi Memperkuat Sanksi Terhadap Korea Utara Ditolak, Jepang Minta PBB Direformasi

"Joe Biden berusaha untuk mereformasi PBB untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat."

"Dia sangat ingin melestarikan model unipolar, yang sudah usang," kata Volodin.

Sanksi terhadap Korea Utara

Diberitakan sebelumnya, China dan Rusia telah memveto upaya untuk memperketat sanksi terhadap Korea Utara setelah serentetan peluncuran rudal tahun ini, AlJazeera melaporkan.

Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2006 terjadi perbedaan pendapat antara lima anggota tetap dewan keamanan PBB, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

13 anggota dewan yang tersisa semuanya memberikan suara mendukung usulan yang dirancang oleh Amerika Serikat itu.

Sanksi yang disusulkan berupa pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara.