TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dijadwalkan bertemu pada akhir bulan ini.

Pertemuan itu direncanakan setelah dua kesepakatan penting dicapai pada Kamis setelah berbulan-bulan tekanan diplomatik AS.

Dilansir CNN, dalam pengumuman mengejutkan pada Kamis (2/6/2022), OPEC dan negara-negara penghasil minyak sekutu mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 200.000 barel per hari pada bulan Juli dan Agustus.

Langkah itu mendapat pujian dari Gedung Putin terkait peran Arab Saudi dalam "mencapai konsensus" dan memfasilitasi dorongan.

Baca juga: Joe Biden Beri Ukraina Salah Satu Senjata Paling Mematikan, Roket Canggih Jarak Jauh

Baca juga: Joe Biden Beri Ukraina Salah Satu Senjata Paling Mematikan, Akankah Membawa Perubahan dalam Perang?

Langkah tersebut dipandang oleh pejabat pemerintahan Biden sebagai terobosan signifikan dalam hubungan diplomatik.

Seorang pejabat menggambarkannya sebagai "perubahan besar" setelah hampir satu tahun Saudi dengan tegas menolak permintaan AS untuk meningkatkan produksi, bahkan ketika harga minyak mencapai rekor tertinggi tahun lalu.

Gencatan senjata Yaman

Biden secara terpisah mengumumkan pada hari Kamis bahwa gencatan senjata di Yaman telah diperpanjang.

Dia juga memberikan pujian pada Saudi karena menunjukkan "kepemimpinan yang berani dengan mengambil inisiatif sejak dini untuk mendukung dan menerapkan persyaratan gencatan senjata yang dipimpin PBB."

Seperti yang dilaporkan CNN sebelumnya, karena Arab Saudi saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Kerjasama Teluk, setiap keterlibatan antara Biden dan putra mahkota kemungkinan akan bertepatan dengan pertemuan dewan di Riyadh akhir bulan ini.

Seorang pejabat Gedung Putih yang terpisah mengatakan kepada CNN bahwa pertemuan belum selesai tetapi jika Presiden "menentukan bahwa adalah kepentingan Amerika Serikat untuk terlibat dengan seorang pemimpin asing dan bahwa keterlibatan semacam itu dapat memberikan hasil, maka dia akan melakukannya. jadi."

Seorang mantan pejabat intelijen senior yang mengetahui rencana itu mengatakan kepada CNN bahwa semua pihak "masih bekerja" untuk menyelesaikan pertemuan itu "tetapi semuanya berjalan lancar."

"Tetapi setiap keputusan dalam perjalanan akan ditentukan sebagian dengan persyaratan keamanan dan logistik yang menyertai perjalanan presiden," tambah mantan pejabat itu.

Baca juga: 18 Ton Obat-obatan Dikirim ke Arab Saudi untuk Jemaah Haji Indonesia, Ada Oralit dan Tisu Basah

Baca juga: Deretan Fasilitas Kesehatan yang Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Perubahan signifikan

Sebuah pertemuan antara para pemimpin Amerika dan Saudi bisa dibilang cukup rutin.

Sekarang agenda seperti ini menandai perubahan yang signifikan karena ketegangan baru-baru ini dalam hubungan tersebut.

Biden belum terlibat langsung dengan bin Salman, yang dianggap sebagai penguasa sehari-hari Arab Saudi, sejak menjabat, dan memilih untuk berbicara langsung dengan ayah putra mahkota, Raja Salman, raja berusia 86 tahun yang sedang sakit.

Biden sangat kritis terhadap catatan Saudi tentang hak asasi manusia, perangnya di Yaman dan peran yang dimainkan pemerintahnya dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Ditanya tentang komentar Biden pada 2019 bahwa Arab Saudi harus menjadi "paria" di panggung dunia, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan awal pekan ini bahwa "kata-katanya masih berlaku."

Pejabat lain mengatakan kepada CNN pada hari Kamis bahwa Amerika Serikat melihat Arab Saudi sebagai "mitra strategis" penting dalam berbagai masalah terlepas dari catatan hak asasi manusia negara itu.

Tetapi pejabat itu mencatat bahwa AS terus memiliki "kekhawatiran" tentang "catatan hak asasi manusia dan perilaku masa lalu Arab Saudi, yang sebagian besar sudah ada sebelum pemerintahan kita."

Kekhawatiran itu telah diangkat dengan Arab Saudi, kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa "kontak dan diplomasi" dengan negara itu telah "meningkat baru-baru ini."

Namun, pertemuan kemungkinan akan memicu beberapa kontroversi di rumah untuk Presiden.

Bahkan sebelum perjalanan Biden diumumkan secara resmi, itu telah menarik perhatian dari kelompok-kelompok yang menuduh Kerajaan melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)