TRIBUNNEWS.COM -- Rusia disebut pejabat Inggris telah 'secara strategi kalah' dalam perang untuk Ukraina dan tidak akan pernah siap untuk mengambil alih seluruh negara, kepala Angkatan Bersenjata Inggris bersikeras.

Laksamana Sir Tony Radakin Kepala Angkatan Bersenjata Inggris tadi malam menegaskan bahwa Rusia telah 'secara strategi kalah' dalam perang di Ukraina - ketika Inggris mengumumkan lebih banyak dukungan untuk Kyiv dan Eropa Timur.

Ia mengatakan Rusia adalah 'kekuatan yang semakin berkurang' yang hanya mampu memperoleh teritorial 'kecil' setelah hampir empat bulan pertempuran.

Ia telah secara efektif menguasai wilayah timur Ukraina, tetapi dengan biaya besar, diperkirakan seperempat dari sumber daya militernya, tambahnya.

Baca juga: Kunjungi Kyiv, Presiden Prancis Emmanuel Macron Kecam Aksi Barbar Rusia Terhadap Ukraina

Itu kehabisan pasukan dan rudal canggih dan tidak akan pernah bisa mengambil alih sisa negara. Dia berbicara ketika Menteri Pertahanan Ben Wallace mengumumkan Inggris telah membeli lebih dari 20 senjata jarak jauh M109 untuk dikirim ke Ukraina. Senjata buatan Belgia itu menembakkan peluru 155mm yang akurat hingga jarak 25 mil.

Inggris juga dapat mengirim lebih banyak pasukan ke Estonia dan memimpin sebuah brigade di sana, untuk mencegah Rusia menyerang negara Baltik itu, kata Wallace.

Laksamana Sir Tony mengatakan invasi ke Ukraina adalah 'kesalahan yang mengerikan'. Ia menambahkan, Rusia tidak akan pernah menguasai Ukraina.

'Mesin Rusia sedang melaju, dan bertambah beberapa – dua, tiga, lima – kilometer setiap hari. Tapi Presiden Putin telah menggunakan sekitar 25 persen dari kekuatan tentaranya untuk mendapatkan sejumlah kecil wilayah dan 50.000 orang tewas atau terluka.

'Rusia gagal. Mungkin mendapatkan beberapa keberhasilan taktis selama beberapa minggu terakhir. Dan itu mungkin berlanjut selama beberapa minggu ke depan. Tetapi Rusia kalah secara strategis.

'Salah satu alasannya adalah NATO lebih kuat, dengan Finlandia dan Swedia ingin bergabung. Dan kami mendukung Ukraina, yang telah menunjukkan betapa beraninya negara itu. Juga Inggris dalam hal ini untuk jangka panjang.

Baca juga: Kunjungi Kyiv, Presiden Prancis Emmanuel Macron Kecam Aksi Barbar Rusia Terhadap Ukraina

Inggris menyediakan Multiple Launch Rocket Systems dan baru saja mengirimkan 120 kendaraan tempur lapis baja. Ini juga telah menyediakan rudal anti-tank NLAW yang sangat efektif.

Kemarin lebih banyak perangkat keras militer diumumkan. Wallace mengatakan: 'Kami mengerahkan lebih dari 20 senjata self-propelled 155mm (M109s). Kami telah memperbaruinya dan mereka mulai masuk.'

Dia memberi tahu bagaimana Inggris akan mengubah dua kelompok perangnya di Estonia menjadi unit tempur yang lebih besar dengan bala bantuan besar dalam keadaan siaga di rumah.

Pembentukan brigade – unit dengan sekitar 3.000 hingga 5.000 tentara – akan secara signifikan meningkatkan kehadiran NATO di negara-negara Baltik.

Bantuan Militer AS

Presiden AS Joe Biden segera menggelontorkan bantuannya kepada Ukraina sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp 14,815 triliun.

Dana tersebut disumbangkan sebagai bantuan militer untuk menanggulangi invasi Rusia.

Demikian berdasarkan pernyataan Biden, yang diterbitkan oleh Gedung Putih Rabu.

Baca juga: Belanda Menangkap Mata-mata Rusia yang Mencoba Menyusup ke Pengadilan Pidana Internasional

Dia mencatat bahwa dia membahas operasi militer Rusia di Ukraina dengan Zelensky.

Menurut pernyataan itu, Biden "menegaskan kembali komitmennya" bahwa AS "akan mendukung Ukraina karena membela demokrasinya dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorialnya."

"Saya memberi tahu Presiden Zelensky bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan senilai 1 miliar dolar lagi untuk Ukraina," kata Biden.

"Hari ini, saya juga mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar 225 juta dolar untuk membantu orang-orang di Ukraina, termasuk dengan menyediakan air minum yang aman, pasokan medis dan perawatan kesehatan penting, makanan, tempat tinggal, dan uang tunai untuk keluarga guna membeli barang-barang penting," kata AS dalam pernyataannya.

Pada 30 April, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan dalam sebuah wawancara untuk Xinhua bahwa negara-negara NATO melakukan segalanya untuk mencegah penyelesaian operasi militer khusus Rusia di Ukraina melalui perjanjian diplomatik.

Diplomat top mencatat bahwa senjata sedang dikirim ke Ukraina melalui aliran tanpa akhir. Menurut Lavrov, ini dilakukan dengan dalih "memerangi invasi," sementara pada kenyataannya AS dan Uni Eropa berniat untuk melawan Rusia "sampai Ukraina terakhir," mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib Ukraina sebagai subjek independen hubungan internasional.

Baca juga: China Dukung Rusia, Indonesia Jadi Saksi Kedekatan Xi Jinping dan Putin 9 Tahun Silam

Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari republik Donbass.

Dia menggarisbawahi bahwa Moskow tidak berencana untuk menduduki wilayah Ukraina, melainkan bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut.

Sebagai tanggapan, Barat mulai memberlakukan sanksi skala luas terhadap Rusia.

Bersamaan dengan itu, negara-negara Barat memulai pengiriman senjata dan kendaraan militer ke Kiev untuk sejumlah uang, yang saat ini diukur dalam miliaran dolar.

Sejumlah politisi Barat mengakui bahwa secara efektif sedang terjadi perang ekonomi melawan Rusia.

Bukan Untuk Gencatan Senjata

Pentagon menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak akan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata, walaupun Rusia membuat kemajuan di timur.

"Kami tidak akan memberi tahu Ukraina bagaimana bernegosiasi, apa yang harus dinegosiasikan, dan kapan harus bernegosiasi," kata Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS, Colin H. Kahl, pada Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Dua Relawan AS Hilang di Ukraina, Diduga Ditangkap Tentara Rusia

"Mereka akan menetapkan persyaratan itu untuk diri mereka sendiri," imbuhnya, dikutip dari The Straits Times.

Komentar Kahl muncul saat Ukraina hampir kehilangan wilayahnya di Donbas karena serangan Rusia.

Bentrok antara kedua militer pecah di jalanan Kota Sievierodonetsk, dan kesempatan Rusia mengklaim kota itu makin besar.

Pasukan Rusia dan kelompok separatis mengendalikan sekitar 80 hingga 90 persen wilayah Donbas, menurut pejabat Ukraina.

Pencapaian ini akan memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi.

"Peran kami adalah untuk membantu mereka memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia," kata Kahl dalam konferensi keamanan di Washington yang diselenggarakan oleh Center for New American Security.

"Dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat berani dalam hal itu, dan untuk memperkuat tangan mereka setiap kali negosiasi terjadi," ujarnya.

Terlepas dari dukungan kuat, tampaknya terjadi perbedaan pendapat di antara negara-negara pro-Ukraina.

Para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur, dengan sejarah panjang dominasi Soviet, memiliki pandangan yang kuat tentang perlunya menjinakkan Rusia bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tetapi Prancis, Italia, dan Jerman, di antara negara-negara terbesar dan terkaya di benua itu, cemas akan perang yang panjang hingga berujung kebuntuan.

Mereka juga khawatir tentang kemungkinan kerusakan ekonominya sendiri, karena negara-negara di Eropa bergulat dengan kenaikan inflasi dan harga gas.

Sehari sebelum 40 sekutu Barat dijadwalkan bertemu di Brussel untuk membahas permintaan Ukraina terkait senjata canggih pada Rabu ini, Kahl mengecilkan potensi Rusia di Luhansk.

"Untuk beberapa derajat itu benar, meskipun keuntungan benar-benar pada hari tertentu diukur dalam blok. Itu bukan terobosan besar dari pertahanan Ukraina," kata Kahl.