TRIBUNNEWS.COM -- Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrey Kevin telah mengutuk sebuah catatan yang dikirim oleh London ke Kremlin mengenai dua warga negara Inggris yang baru-baru ini dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Republik Rakyat Donetsk (DPR).

Pesan "sombong" membuat kerja sama Kremlin tidak mungkin terjadi, tambah Kevin.

Sean Pinner dan Aiden Aslin, serta seorang pria Maroko, dijatuhi hukuman mati oleh pihak berwenang di Republik Rakyat Donetsk (DPR) awal bulan ini karena dianggap sebagai tentara bayaran Ukraina.

Ketiganya ditangkap oleh DPR saat berjuang untuk Ukraina dan dihukum karena pelanggaran teror dan mencoba untuk menggulingkan pemerintah republik.

Baca juga: Rusia Intensifkan Serangan di Donbas Timur, Gubernur Luhansk: Situasi Sangat Sulit

Baik Rusia maupun DPR bersikeras bahwa orang-orang itu bertempur sebagai tentara bayaran dan karena itu bukan kombatan yang sah. Pinner dan Aslin mengklaim mereka adalah anggota aktif militer Ukraina.

Moskow mengklarifikasi status warga negara Inggris yang dijatuhi hukuman mati

Berbicara kepada saluran TV Rossiya 24 pada hari Selasa, Kevin menegaskan bahwa pejabat Inggris telah berhubungan dengan Kremlin tentang dua pejuang Inggris.

"Mereka mengirim catatan yang ditulis dengan sangat arogan, istilah instruktif. Itu tidak membuat kami ingin bekerja sama dalam masalah ini," kata Kevin.

Baca juga: Rusia Peringati Operasi Barbarossa, Invasi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia II

Inggris tidak mengakui kemerdekaan DPR, maka surat itu dikirim ke Moskow. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss telah menyebut hukuman Pinner dan Aslin sebagai “penilaian palsu yang sama sekali tidak memiliki legitimasi,” dan dalam tanggapan resminya terhadap hukuman tersebut, ia menyebut otoritas DPR sebagai “proksi Rusia di Ukraina timur.”

Moskow sebelumnya telah meminta London untuk berkomunikasi langsung dengan DPR, alih-alih “mencoba menyelesaikan masalah dengan pernyataan keras,” menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

Bersama dengan Republik Rakyat Lugansk (LPR), DPR mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada 2014.

Rusia mengakui kemerdekaan kedua republik itu pada Februari, beberapa hari sebelum meluncurkan operasi militernya di Ukraina, yang menurut Kremlin diperlukan untuk mengakhiri kekuasaan Kiev selama delapan tahun hukum, budaya dan penganiayaan militer dari dua negara yang memisahkan diri.

Berdasarkan undang-undang DPR, Aslin dan Pinner dapat mengajukan banding atas hukuman mati mereka atau memohon grasi. Jika mereka gagal dalam kedua upaya tersebut, mereka akan dieksekusi oleh regu tembak.

Baca juga: Media Asing Soroti Rencana Jokowi Bertemu Vladimir Putin, Rusia Sebut Pertemuan yang Sangat Penting

Penjahat Perang