Sri Lanka Bangkrut, Otoritas Setempat Kurangi Batas Usia Wanita untuk Jadi Pekerja Migran
Dihantam krisis selama berbulan-bulan, Sri Lanka kekurangan mata uang asing untuk mengimpor kebutuhan dalam negeri.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Malvyandie Haryadi
Selama pandemi, menurun menjadi $5 miliar pada tahun 2021.
Dengan krisis yang makin dalam, diperkirakan tidak lebih dari $3 miliar tahun ini.
Keputusan yang dapat memperluas jangkauan tenaga kerja migran wanita ini disambut baik para agen tenaga kerja.
"Sebagian besar sponsor yang mempekerjakan pembantu rumah tangga lebih memilih untuk memiliki pembantu muda berusia antara 21 dan 25 tahun karena mereka energik dan hasil kerja mereka jauh lebih banyak daripada wanita tua," kata Saheed Mohamed Jaufer, direktur pelaksana New Kingdom Manpower di Kolombo.
Fawaza Thaha, presiden Asosiasi Wanita Muda Muslim, menilai para wanita muda bisa putus sekolah dengan adanya kebijakan ini.
"Hasilnya adalah gadis-gadis muda meninggalkan studi mereka demi padang rumput yang lebih hijau, yang bukan pertanda sehat bagi negara-negara berkembang seperti Sri Lanka," katanya kepada Arab News.
Ekonomi Ambruk
Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe menyatakan bahwa perekonomian negara "benar-benar runtuh".
Bahkan menurutnya, negara sudah tidak mampu membayar impor minyak.
Bicara di hadapan parlemen, PM Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka menghadapi "situasi yang jauh lebih serius" daripada kekurangannya saja, dan dia memperingatkan "kemungkinan jatuh ke titik terendah."
"Ekonomi kita benar-benar ambruk," katanya, Rabu (22/6/2022).
Baca juga: Bangkrutnya Sri Lanka Jadi Alarm Pemerintah Indonesia, Ekonom Singgung soal Utang Luar Negeri RI
Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Cerita Warga Kelas Menengah Dulu Bisa Nongkrong di Mall, Kini Makan pun Susah
Wickremesinghe mengatakan bahwa BUMN di bidang migas Ceylon Petroleum Corporation memiliki utang $700 juta.
Alhasil, negara tidak bisa mengimpor bahan bakar karena hutang besar tersebut.
"Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang bersedia menyediakan bahan bakar kepada kita. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai," kata perdana menteri.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)