Sri Lanka Krisis Bahan Bakar, Rapat Parlemen Dibatasi Selama 3 Hari
Sesi rapat parlemen Sri Lanka akan dibatasi selama 3 hari karena krisis bahan bakar yang sedang berlangsung di Sri Lanka.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, COLOMBO - Sesi rapat parlemen Sri Lanka akan dibatasi selama 3 hari pada pekan ini, karena krisis bahan bakar yang sedang berlangsung di negara itu.
Sementara itu, rencananya Undang-undang (UU) Pelayanan Publik Esensial akan disetujui oleh parlemen tanpa diwarnai perdebatan pada Rabu mendatang.
Hal ini disampaikan unit media Parlemen Sri Lanka pada Senin ini.
Dikutip dari laman www.dailymirror.lk, Senin (4/7/2022), selanjutnya pada saat yang sama, parlemen diperkirakan akan mengadakan debat penundaan tentang situasi terkini negara itu yang akan digerakkan oleh oposisi.
Baca juga: Krisis Energi di Sri Lanka Makin Menjadi-jadi, Berlakukan Lagi Pemadaman Listrik 3 Jam
Sebelumnya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menginstruksikan para pejabatnya untuk segera mengambil tindakan, yakni mengimpor bahan bakar menggunakan uang yang tersedia saat ini.
Hal itu diungkapkannya dalam diskusi antara Presiden dan perwakilan perusahaan-perusahaan besar yang telah lama mengimpor dan memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Sri Lanka di Gedung Kepresidenan negara itu.
Akhirnya diputuskan untuk menyediakan dana dari Bank Sentral dan Ceylon Petroleum Corporation demi pemulihan pasokan bahan bakar.
Selain itu, diputuskan pula untuk berdiskusi dengan perusahaan induk terkait upaya mendapatkan bahan bakar dalam jangka waktu tertentu, jika bahan bakar tidak tersedia berdasarkan letter of credit opening prosedur yang diikuti sejauh ini.
Rajapaksa juga menginstruksikan agar ada penyusunan rencana formal untuk mengelola dan menjaga pasokan BBM dengan baik dalam beberapa bulan ke depan.
Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Dr Nandalal Weerasinghe setuju untuk membayar uang kepada perusahaan terkait pasokan bahan bakar di bawah rencana yang dicanangkan pemerintah negara itu.
Dalam diskusi itu, hadir pula Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera, Sekretaris Presiden Gamini Senarath, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Dr Nandalal Weerasinghe dan Sekretaris Kementerian Tenaga dan Energi Mapa Pathirana.
