Tribun

Anggota Parlemen Konservatif Inggris Sebut Boris Johnson 'Toxic' dan Harus Diganti

Beberapa anggota parlemen Konservatif Inggris menyebut Perdana Menteri Boris Johnson 'toxic' dan harus segera diganti.

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
zoom-in Anggota Parlemen Konservatif Inggris Sebut Boris Johnson 'Toxic' dan Harus Diganti
Daniel LEAL / AFP
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membuat pernyataan di depan 10 Downing Street di pusat kota London pada 7 Juli 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengundurkan diri.

Pengunduran diri Boris Johnson ini diumumkan langsung olehnya pada Kamis (7/7/2022).

"Saya pergi melayani sampai pemimpin baru datang di tempat," ujar Johnson, dikutip dari BBC.

Johnson juga mengundurkan diri sebagai pemimpin Tory, dengan mengatakan bahwa keinginan partainya sudah jelas.

"Saya tidak setuju dengan Sir Graham Brady, ketua anggota parlemen backbench kami, katakan proses pemilihan pemimpin baru dimulai sekarang," ungkap Johnson.

"Dan jadwalnya akan diumumkan minggu depan. Dan hari ini saya tidak menunjuk Kabinet untuk menjabat, seperti yang saya lakukan, sampai pemimpin baru datang," lanjutnya.

Baca juga: Dampak PM Inggris Boris Johnson Mundur, Kurs Pound Sterling Langsung Melesat

Perlombaan kepemimpinan Konservatif terjadi di musim panas dan Perdana Menteri baru akan diadakan pada waktunya untuk konferensi partai di Tory pada bulan Oktober.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Inggris, John Major telah menambahkan suaranya untuk menyerukan agar Boris Johnson segera diganti.

Major mengatakan, daripada dibiarkan tetap sebagai pemimpin sementara, dengan mengatakan bahwa kabinet Johnson mungkin berjuang untuk "menahannya".

Lebih lanjut, Major menyebut "tidak bijaksana, dan mungkin tidak berkelanjutan" bagi Johnson untuk tetap berkuasa selama beberapa bulan.

Seruan itu digaungkan oleh beberapa anggota parlemen Konservatif yang mengatakan perilaku Johnson dalam menolak mengundurkan diri awal pekan ini berarti dia harus dipaksa keluar sebelum kontes kepemimpinan, sebuah proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

"Usulan agar perdana menteri tetap menjabat - hingga tiga bulan - setelah kehilangan dukungan dari kabinetnya, pemerintahnya dan partai parlementernya tidak bijaksana, dan mungkin tidak berkelanjutan," kata Major, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: PM Inggris Boris Johnson, dari Populer Jadi Orang Terbuang, Kini Mengundurkan Diri Buntut Skandal

"Beberapa akan berpendapat bahwa kabinet barunya akan menahannya. Saya hanya mencatat bahwa kabinet sebelumnya tidak – atau tidak bisa – melakukannya," lanjutnya.

Simon Hoare, anggota parlemen Konservatif, mengatakan perilaku Johnson berarti dia telah kehilangan hak untuk tetap sebagai pemimpin sementara.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas