"Daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga," tutur Febrio.

Baca juga: Demonstran Sri Lanka Temukan Uang Jutaan Rupee di Rumah Presiden Gotabaya Rajapaksa

CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menambahkan Pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi menghadapi ancaman inflasi global.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Indonesia, antara lain pengaruh global seperti situasi perang Rusia-Ukraina yang telah menyulut kenaikan harga komoditas.

"Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi terutama terkait dengan rencana penyesuaian harga yang diatur pemerintah sehingga dapat mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Johanna.

Pemerintah juga perlu melakukan stabilisasi harga pangan dengan memastikan pasokannya terutama harga minyak goreng, sehingga diharapkan tekanan inflasi tidak meningkat signifikan dan masih dapat terkendali.

20 Juli Pilih Presiden Baru

Di ranah politik, Parlemen Sri Lanka akan segera menggelar pemilihan presiden baru Sri Lanka pada 20 Juli untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri tersebut.

Sebelumnya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dituntut mundur oleh pengunjuk rasa setelah gagal mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara itu.

Dikutip dari Reuters, Selasa (12/7/2022) anggota Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena mengatakan parlemen akan berkumpul kembali pada hari Jumat (15/7/2022) dan akan memilih presiden baru Sri Lanka lima hari kemudian.

"Selama pertemuan para pemimpin partai yang diadakan hari Senin (11/7), disepakati bahwa ini penting untuk memastikan pemerintahan semua partai yang baru sesuai dengan Konstitusi," kata Abeywardena.

"Partai yang berkuasa telah mengatakan perdana menteri dan kabinet siap mengundurkan diri untuk menunjuk pemerintah semua partai" imbuhnya.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, yang rumah pribadinya dibakar oleh pengunjuk rasa juga akan mundur dari jabatannya.

“Ketidakstabilan politik dapat merusak negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket penyelamatan,” kata Nandalal Weerasinghe, gubernur bank sentral Sri Lanka.

Pemimpin oposisi Sajith Premadasa dari partai Samagi Jana Balawegaya, mengatakan siap untuk masuk ke pemerintahan.

"Kami sebagai oposisi siap memberikan kepemimpinan untuk menstabilkan negara dan membangun kembali perekonomian. Kami akan menunjuk presiden baru, perdana menteri dan membentuk pemerintahan.” kata Sajith Premadasa.