TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah negara berpenghasilan rendah sedang dalam ambang kebangkrutan ekonomi menyusul Sri Lanka yang perekonomian negaranya sudah morat-marit dan diperparah oleh krisis politik.

Sejumlah negara berpenghasilan rendah seperti Laos, Myanmar, hingga Pakistan yang tengah mengalami lonjakan biaya untuk makanan dan bahan bakar untuk masyarakatnya.

Laporan bertajuk Crisis Response Group yang dirilis PBB pada bulan lalu menyebut lebih dari separuh negara termiskin di dunia terlilit utang dan berisiko tinggi dalam kesulitan.

Laos sebagai negara kecil yang terkurung daratan di Asia Tenggara ini sebetulnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi Covid-19.

Tetapi sejak pandemi, utangnya melompat persis seperti yang dialami Sri Lanka. Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar AS, cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari dua bulan impor.

Mata uangnya pun jatuh 30 persen yang memperburuk kesengsaraan negara itu. Sementara Myanmar setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi turut memengaruhi kondisi perekonomian negara.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, di Mana Presiden Gotabaya Rajapaksa dan PM Ranil Wickremesinghe?

Myanmar dihujani sanksi dari negara Barat seperti penarikan bisnis secara besar-besaran.

Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini.

Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi.

Baca juga: Oposisi Sri Lanka Rancang Pemerintahan Baru Pasca Mundurnya Presiden dan Perdana Menteri

Pakistan juga terancam krisis ekonomi seusai lonjakan harga minyak mentah yang membuat kenaikan harga bahan bakar dan harga-harga lainnya. Inflasi di negara Pakistan tercatat melompat jauh lebih dari 21 persen.

Mata uang rupee Pakistan pun merosot 30 persen terhadap dolar AS pada tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya 13,5 miliar dolar AS atau setara dua bulan impor.

Saat ini, Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangan 60 miliar dolar AS.

Indonesia Diklaim Aman

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan inflasi Indonesia pada Juni 2022 yang tercatat 4,35 persen masih tergolong moderat dibandingkan negara lain.

Menurutnya, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global.