Nasib Oposisi Putin di Moskow, Keluar Masuk Penjara Meski Masih Jadi Pejabat Kota
Tokoh oposisi Rusia, Ilya Yashin secara resmi didakwa dengan penyebaran informasi palsu tentang kegiatan militer Rusia kepada publik.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM -- Tokoh oposisi Rusia, Ilya Yashin secara resmi didakwa dengan penyebaran informasi palsu tentang kegiatan militer Rusia kepada publik.
Meski ia telah membantah melakukan kesalahan, namun pengadilan tak mau tahu, ia jadi terdakwa kasus tersebut.
Padahal, menurut pengacaranya Maria Eismont, Yashin yang juga pejabat kota terpilih di Moskow tersebut baru keluar dari penjara, setelah kasus lain yang menimpanya.
Maria Eismont, kepada RIA Novosti pada hari Rabu mengatakan, pihak berwenang telah meminta agar Yashin ditahan selama dua bulan, kata layanan pers bersama dari sistem pengadilan Moskow.
Baca juga: Oposisi Putin Kumpulkan Daftar Ribuan Orang Penghasut Perang Rusia di Ukraina: Beri Mereka Sanksi
Kemudian pada hari Rabu, Pengadilan Distrik Basmanny Moskow menyetujui permintaan jaksa dan memutuskan bahwa Yashin akan ditahan hingga 12 September.
Yashin diduga melanggar Pasal 207.3 KUHP Rusia, yang melarang “menyebarkan informasi palsu kepada publik dan secara sadar” tentang militer Rusia “dengan kedok laporan yang dapat diandalkan.” Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa rumah politisi di Moskow telah digeledah oleh polisi.
Dia terpilih menjadi anggota pemerintah lokal di Distrik Krasnoselsky Moskow pada 2017.
Yashin baru saja selesai menjalani penahanan administratif selama 15 hari, yang berasal dari insiden yang tidak terkait di Moskow bulan lalu dan akan dibebaskan pada hari Rabu.
Menurut polisi, Yashin menolak untuk mematuhi pemeriksaan dokumen di taman umum pada bulan Juni dan bentrok dengan petugas.
Dia membantah bahwa perkelahian itu terjadi dan mengklaim bahwa tuduhan terhadap dirinya bermotif politik.
"Saya tidak gila untuk memulai perkelahian dengan tiga petugas polisi," tulisnya di saluran Telegramnya saat itu.
Baca juga: Oposisi Sri Lanka Tolak Tawaran Presiden Bentuk Pemerintah Persatuan
Pasal 207.3, yang mengatur penyebaran kebohongan tentang Angkatan Bersenjata Rusia, ditambahkan ke KUHP tak lama setelah Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.
Menurut pengacaranya Vadim Prokhorov, Yashin didakwa atas komentar yang dia buat di salurannya di YouTube pada bulan April tentang peristiwa di Bucha, sebuah kota dekat Kiev.