Pejabat itu mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak melihat alasan untuk memaafkan orang asing, yang “datang ke Ukraina untuk membunuh warga sipil demi uang.”

Dalam wawancaranya dengan RT awal bulan ini, Aslin mengungkapkan bahwa dia merasa ditinggalkan oleh London dan Kiev, mengatakan bahwa semua usahanya untuk menghubungi pihak berwenang Ukraina dari penangkaran telah sia-sia.

Pria berusia 28 tahun itu mengklaim bahwa dia menyesal telah menjadi “pion politik dalam sistem militer.”

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Kiev memiliki kesempatan untuk mengakhiri konflik dengan Rusia, “tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya, terutama karena saya pikir uang terlibat.”

DPR mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina, bersama dengan Republik Rakyat Lugansk (LPR) yang bertetangga, pada tahun 2014. Rusia mengakui kedua republik itu sebagai negara merdeka sebelum peluncuran operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Menurut undang-undang DPR, Aslin, Pinner, dan Brahim masih bisa mengajukan banding atas hukuman mati atau grasi mereka. Namun jika gagal, ketiganya akan menghadapi eksekusi oleh regu tembak.

Pengacara Brahim mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding seperti itu minggu depan.