TRIBUNNEWS.COM - Rusia dan Ukraina akan memperkuat kerja sama pertahanan mereka, kata Kementerian Pertahanan Rusia.

Kesepakatan itu dibuat setelah pertemuan di Moskow antara pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dengan pejabat tinggi pertahanan Rusia.

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan itu terjadi pada hari Senin.

Min Aung Hlaing telah berada di Rusia untuk kunjungan pribadi, tambah kementerian.

"Pertemuan itu menegaskan disposisi bersama untuk secara konsisten membangun kerja sama multifaset antara departemen militer kedua negara," bunyi pernyataan itu sebagaimana dikutip The Star.

Ketua organisasi hak asasi manusia Progressive Voice, Khin Ohmar, memberikan tanggapan mengenai kerja sama Rusia dan Myanmar.

Baca juga: Ledakan Bom Terjadi di Dekat Pusat Perbelanjaan Yangon Myanmar, 2 Orang Tewas dan 11 Luka-luka

Seperti diketahui, Rusia dan Myanmar saat ini sama-sama "dikucilkan" di panggung dunia, dengan kerja sama tersebut, kata Khin Ohmar, kedua rezim bersekongkol untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Rezim Putin membantu dan bersekongkol dengan kejahatan perang militer Myanmar dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan setiap hari dengan impunitas total," kata Khin Ohmar, dikutip dari Al Jazeera.

Thomas Andrews, pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar, mengatakan pada Februari bahwa Rusia telah memasok drone, dua jenis jet tempur, dan dua jenis kendaraan lapis baja, satu dengan sistem pertahanan udara untuk militer Burma.

Rusia telah muncul sebagai salah satu pendukung paling penting militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil dalam kudeta pada Februari 2021.

Pemerintah militer atau junta memiliki sedikit legitimasi internasional dan telah berjuang untuk mengendalikan sebuah negara yang kacau karena protes massa dan kemudian perlawanan bersenjata terhadap kekuasaannya.

Rusia telah menghindari memberikan pengakuan formal kepada militer sebagai pemerintah Myanmar, setuju untuk mengizinkan duta besar yang ditunjuk oleh pemerintah yang digulingkan untuk tetap duduk di PBB.

Sementara Min Aung Hlaing telah melakukan beberapa kali perjalanan ke Rusia sejak kudeta, dia belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Tetapi, ketika banyak negara Barat telah memberlakukan sanksi terhadap militer, para pemimpin dan kepentingan bisnisnya, Rusia dan China terus mempersenjatai rezim tersebut.