TRIBUNNEWS.COM, BUDAPEST – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan berderet sanksi yang dijatuhkan Eropa dan AS tidak berhasil menggoyahkan Rusia.

Sebaliknya, empat pemerintahan di Eropa jatuh di tengah krisis ekonomi dan politik. Orban meminta Eropa mengubah strategi jika tidak ingin makin hancur.

Menurut Orban seperti dikutip Sputniknews, Minggu (24/7/2022), perdamaian Ukraina-Rusia tidak akan terwujud jika Moskow-Washington tidak mencapai kesepakatan.

"Strategi barat seperti mobil dengan ban kempes di keempat rodanya... Sanksi tidak membuat Moskow tidak stabil,” kata Orban di kota Baile Tusnad, Romania, Sabtu (23/7/2022).

“Eropa dalam masalah, secara ekonomi dan politik, dan empat pemerintah telah menjadi korban: Inggris, Bulgaria, Italia, dan Estonia,” imbuhnya.

Baca juga: PM Hungaria Victor Orban Samakan Embargo Minyak Rusia Seperti Serangan Nuklir

Baca juga: Pemerintah Kiev Masukkan PM Hungaria Victor Orban ke Daftar Musuh Ukraina

Baca juga: Zelenskyy: Ukraina Mampu Memenangkan Perang ini, Kita Butuh Lebih Banyak Lagi Senjata Berat

Menurut Orban, rakyat Eropa akan menghadapi kenaikan harga-harga yang tajam. Sementara bagian dunia yang lebih baik dengan sengaja tidak mendukung Eropa dan Amerika.

“Cina, India, Brasil, Afrika Selatan, dunia Arab, Afrika — semua orang menjauh dari konflik ini, mereka tertarik pada mereka urusan sendiri," kata Orban.

Lebih lanjut Orban mencatat konflik Ukraina kemungkinan akan "mengakhiri hegemoni barat, yang dapat menyatukan dunia melawan seseorang.

Tatanan global multipolar menurutnya akan datang mengetuk pintu setiap negara. Ia menegaskan, Eropa membutuhkan strategi baru mewujudkan perdamaian di Ukraina.

"Hongaria tidak boleh berada di bawah ilusi kita dapat mempengaruhi strategi barat. Namun demikian, adalah masalah kehormatan dan moralitas bagi kita untuk menyatakan posisi kita bahwa diperlukan strategi baru, yang tujuannya adalah perdamaian dan perdamaian,” katanya.

“Tugas Uni Eropa bukan untuk memihak, tetapi untuk berdiri di antara Rusia dan Ukraina," tegas Orban yang berulangkali menegaskan negaranya tidak akan mengikuti sanksi-sanksi ala Eropa dan AS.

Orban menyatakan, untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Eropa sekali lagi tidak memiliki suara dalam masalah keamanan penting karena keputusan dibuat Amerika Serikat dan Rusia.

Perdamaian di Ukraina menurutnya dapat dibangun hanya setelah negosiasi antara Rusia dan Amerika Serikat.

Eropa telah kehilangan kesempatan untuk melakukan mediasi karena gagal memastikan pemenuhan perjanjian Minsk.

“Ketika kita berbicara tentang perang, itu menimbulkan pertanyaan: apa yang harus kita lakukan? Pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina tidak akan terjadi. Orang-orang yang menunggu mereka, mereka menunggu dengan sia-sia,” jelasnya.

Rusia menurut Orban menginginkan jaminan keamanan. Dengan demikian perang hanya bisa diakhiri jika terjadi pembicaraan antara Rusia dan AS.

“Sampai negosiasi Rusia-Amerika berlangsung, tidak akan ada perdamaian," kata Orban. Ia menambahkan, Eropa tidak dapat menengahi proses lagi karena Moskow tidak mau mendengarkan UE.

"Kami kehilangan momentum 2014 ketika kami tidak dapat memastikan pemenuhan perjanjian Minsk yang berisi jaminan dari Prancis dan Jerman. Rusia tidak ingin melakukan pembicaraan dengan kami lagi," tambahnya.

Pada 24 Februari 2022, Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina menanggapi seruan bantuan dari Republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri.

Amerika Serikat dan sekutunya menanggapi dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Rusia sementara juga meningkatkan dukungan militer mereka untuk Ukraina.

Sejauh ini, Rusia berhasil menguasai Sebagian besar wilayah Donbass di Ukraina bagian timur. Koridor besar diciptakan hingga Krimea.

AS dan sekutu Eropanya mengirimkan bantuan dana dan senjata berat ke Ukraina setelah menggagalkan perundingan Istanbul antara Ukraina-Rusia.

Presiden Ukraina Volodymir Zelensky menolak melakukan perundingan damai dengan Rusia, sepanjang Rusia tidak mengembalikan posisi Ukraina sebelum 22 Februari 2022.(Tribunnews.com/Sputniknews/xna)