TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuntut demilitarisasi di  Nagorno-Karabakh.

Kehadiran militer Armenia dan milisi bersenjata di perbatasan Azerbaijan dan Nagorno Karabakh menimbulkan bahaya bagi Azerbaijan.

Baku menggelar operasi pembalasan, Rabu (3/8/2022) yang menewaskan dua milisi Nagorbo Karabakh di tengah ketegangan Azerbaijan dan Armenia.

Serangan dilakukan menggunakan drone Bayraktar yang dipasok Turki. Serangan menargetkan kendaraan dan bangunan militer di Nagorno Karabakh.

Baca juga: Gencatan Senjata di Nagorno-Karabakh Rapuh, Armenia-Azerbaijan Masih Silih Serang

Baca juga: Drone Tempur Israel dan Turki Tunjukkan Dominasi di Perang Nagorno-Karabakh

Baca juga: Armenia dan Azerbaijan Sepakat Gencatan Senjata Baru di Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Namun, wilayah tersebut memiliki sebagian besar penduduk Armenia.

Secara de facto diatur otoritas Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri – juga dikenal sebagai Republik Artsakh – sejak 1990-an.

Wilayah tersebut pertama kali berusaha untuk melepaskan diri dari Azerbaijan. Penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh dan milisi lokal sejak itu menikmati dukungan dari Yerevan.

Pernyataan itu muncul ketika Azerbaijan melakukan operasi militer di wilayah tersebut, yang diklaim diluncurkan sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata “kasar” oleh milisi lokal.

Kelompok itu diyakini membangun posisi tempur baru di wilayah tersebut. Ketegangan di Nagorno-Karabakh telah meningkat sejak awal minggu karena Baku dan Yerevan saling tuduh.

Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis video yang menunjukkan serangan udara di pangkalan milisi lokal yang menampung beberapa unit artileri.

Rekaman menunjukkan beberapa artileri yang ditarik dan truk dihancurkan serangan rudal dari pesawat tak berawak Azerbaijan.

Sengketa Koridor Lachin

Outlet media Armenia sebelumnya melaporkan Baku telah merencanakan serangan terhadap apa yang disebut Koridor Lachin, jalur pegunungan yang menghubungkan Armenia ke wilayah tersebut.

Sekretaris Dewan Keamanan Armenia Armen Grigoryan juga mengatakan Baku menuntut Yerevan berhenti menggunakan Koridor Lachin, dan memilih rute berbeda.

Grigoryan mengecam tuntutan itu karena melanggar kesepakatan gencatan senjata 2020 yang disepakati kedua belah pihak setelah mediasi Rusia.

Pada tahun 2020, dunia menyaksikan pertempuran sengit kedua tetangga itu ketika Yerevan dan Baku berperang selama 44 hari.

Azerbaijan berhasil merebut bagian-bagian Nagorno-Karabakh. Konflik akhirnya berakhir dengan gencatan senjata.

Pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah yang disengketakan, termasuk Koridor Lachin, tetapi situasinya tetap tegang sejak itu.

Kedua belah pihak telah berulang kali menuduh satu sama lain memprovokasi permusuhan. Sejak Senin, baik Baku dan Yerevan telah mengkonfirmasi adanya korban militer setelah bentrokan di wilayah tersebut.

Pusat penjaga perdamaian Rusia juga mengatakan pihaknya mencatat pelanggaran gencatan senjata, menambahkan pasukan Rusia mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah.

Pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin membahas situasi tersebut dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Kedua pemimpin secara khusus membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata 2020, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga membahas ketegangan di sekitar Nagorno-Karabakh dengan diplomat top Azerbaijan Jeyhun Bayramov selama kunjungannya ke Baku pada Juni.

Wilayah ini tetap menjadi isu panas bagi Armenia dan Azerbaijan. Juni menyaksikan protes besar-besaran terhadap Pashinyan di Yerevan dan sikap pemerintahnya terhadap Nagorno-Karabakh – salah satu poin utama perselisihan pada saat itu.

Sebelum protes, partai-partai oposisi menginginkan parlemen untuk mengadopsi sebuah deklarasi yang mengatakan wilayah itu tidak akan pernah menjadi bagian dari Azerbaijan.

Namun, anggota parlemen pro-Pashinyan menolak untuk menghadiri sidang parlemen.

Pada Rabu, Uni Eropa mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan dan kembali ke pembicaraan.(Tribunnews.com/RussiaToday/xna)