Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyinggung junta Myanmar yang hingga saat ini tidak mengimplementasikan 5 Point Consensus (5PC).

Retno dalam pidatonya pada Peringatan ASEAN (ASEAN Day) yang ke 55, mengungkapkan keprihatinan tidak adanya kemajuan yang signifikan oleh junta militer di Myanmar dalam menerapkan 5PC.

"Kami tidak membutuhkan kata-kata tetapi perbuatan, perbuatan untuk mengimplementasikan 5PC," kata Retno di Peringatan HUT ASEAN ke 55 di Gedung ASEAN, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menlu RI mengutip pernyataan ketua ASEAN, Perdana Menteri Hun Sen di Kamboja dalam pertemuannya baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Ia mengatakan “ASEAN tidak boleh disandera oleh situasi di Myanmar dan ASEAN harus bergerak maju”, dimana ASEAN tidak boleh membiarkan masalah Myanmar menentukan ASEAN.

"Kita harus memenuhi keinginan rakyat kita untuk hidup damai, stabil, dan sejahtera," ujarnya.

Retno kembali menegaskan, salah satu paragraf Pembukaan Piagam ASEAN menetapkan kepatuhan kita pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Baca juga: RI Berharap Kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia ke Myanmar Tidak Menambah Polemik di ASEAN

Ia berujar pentingnya prinsip-prinsip ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Piagam ASEAN.

Oleh karena itu, menurutnya pada peringatan HUT ASEAN, ASEAN harus mengulangi seruan prinsip-prinsip tersebut kepada junta militer di Myanmar untuk sepenuhnya menerapkan 5PC.

"Dengan latar belakang ini, penting bagi kita untuk juga menggunakan peringatan ini sebagai momen resolusi untuk memperkuat ASEAN, menjaga kredibilitasnya, dan mempertahankan relevansinya," ujarnya.