Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON -  Kongres Amerika Serikat yang dipimpin Partai Demokrat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan, iklim dan obat-obatan pada Jumat (12/8/2022) kemarin.

Undang-undang ini bertujuan memerangi perubahan iklim dan menurunkan harga obat resep serta mengurangi emisi gas rumah kaca domestik.

Melalui undang-undang ini, akan memungkinkan Medicare untuk menegosiasikan harga obat yang lebih terjangkau bagi orang tua, serta memastikan perusahaan dan orang kaya untuk membayar pajak. Demokrat mengatakan RUU ini dapat membantu AS menekan inflasi dengan mengurangi defisit anggaran pemerintah federal.

Melansir dari Reuters, DPR AS meloloskan RUU ini setelah melakukan pemungutan suara dengan hasil 220 anggota mendukung, sedangkan 207 anggota lainnya menentang RUU tersebut.

Selepas kemenangan ini, RUU berjudul "Undang-Undang Pengurangan Inflasi" akan dikirim ke Presiden AS Joe Biden agar ditandatangani menjadi undang-undang.

Biden mengatakan dia akan menandatangani RUU ini dalam seminggu ke depan, kemudian Gedung Putih akan mengadakan perayaan pada 6 September mendatang untuk memperingati apa yang Biden sebut sebagai undang-undang bersejarah.

Baca juga: The Fed Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Lagi Meski Inflasi AS Turun Jadi 8,5 Persen

"Hari ini, rakyat Amerika menang. Kepentingan khusus kalah," kata Biden dalam postingan Twitter-nya.

Sementara itu, Partai Demokrat AS berharap undang-undang ini akan membantu mereka meraih kemenangan dalam pemilihan paruh waktu November, yang diadakan untuk memilih anggota-anggota Kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur.

Sedangkan lawan Demokrat, Partai Republik banyak dijagokan untuk meraih kemenangan mayoritas di kursi DPR.

"Ini adalah kemenangan gemilang bagi keluarga Amerika. (Undang-undang ini) adalah paket pemotongan biaya yang kuat yang memenuhi saat ini, memastikan bahwa keluarga kita berkembang dan bahwa planet kita bertahan," kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi, sebelum pemungutan suara untuk RUU ini diadakan.

Baca juga: Konsumen Perkirakan Inflasi AS akan Melambat, Kemenangan Besar Buat The Fed?

Biden berencana melakukan perjalanan ke seluruh AS untuk mempromosikan RUU ini dengan serangkaian kemenangan legislatif lainnya, di saat banyak pemilih AS membencinya akibat melonjaknya inflasi.

Dalam jajak pendapat Reuters, sekitar setengah penduduk AS mendukung RUU tersebut.

Sedangkan kalangan pengusaha memiliki reaksi beragam terhadap RUU yang menawarkan prospek tagihan pajak yang lebih tinggi untuk beberapa perusahaan, namun pada saat yang sama juga memberikan perlindungan kepada industri bahan bakar fosil.

Partai Republik menentang undang-undang tersebut, dan memperingatkan RUU ini dapat mengancam pendapatan perusahaan karena tingginya beban pajak, mendorong inflasi bahan bakar lebih lanjut dan menghambat pengembangan obat baru.

"Demokrat lebih dari mayoritas lainnya dalam sejarah kecanduan menghabiskan uang orang lain, terlepas dari apa yang kita sebagai negara mampu," kata pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy.

Pembuatan RUU ini telah berjalan lebih dari 18 bulan. Ini merupakan versi final dari rencana asli Biden, Build Back Better atau kerangka kerja legislatif yang diangkat Biden menjelang pelantikannya sebagai Presiden AS.

Baca juga: Janet Yellen Sebut Ekonomi AS Tidak Dalam Resesi, Meskipun PDB Merosot

Melalui undang-undang ini investor yang ingin menuangkan uangnya ke sektor energi bersih dapat mengharapkan subsidi federal melalui kredit jangka panjang untuk energi angin dan surya, serta kredit baru untuk penyimpanan energi, biogas dan hidrogen.

Menurut produsen mobil, kredit pajak senilai 7,5 ribu dolar AS, yang bertujuan untuk mendorong konsumen AS beralih menggunakan kendaraan listrik, tidak dapat digunakan untuk sebagian besar model EV.

Mereka juga memperingatkan undang-undang tersebut akan membahayakan pencapaian target adopsi EV AS untuk tahun 2030.

Para produsen mobil besar menambahkan, untuk memenuhi syarat saat mengajukan kredit, kendaraan harus dirakit di Amerika Utara, sehingga beberapa EV saat ini tidak memenuhi syarat.  

Sementara itu, sumber pendapatan utama RUU tersebut didapat dari pajak minimum perusahaan 15 persen yang ditujukan untuk menghentikan perusahaan berkeuntungan besar memangkas tagihan pajak mereka menjadi nol.