Namun, pemerintah Jepang telah mengikat tangan dengan menciptakan interpretasi bahwa hak pembelaan diri kolektif tidak diakui secara konstitusional.

Di Jepang, di mana konfrontasi AS-Soviet dibawa ke negara itu, Partai Demokrat Liberal (LDP) pemerintah, yang ingin menggunakan hak pertahanan diri kolektif untuk memperkuat aliansi Jepang-AS, dan Partai Sosialis Jepang, yang menganjurkan netralitas tanpa senjata , bentrok. Selama Perang Dingin, pertanyaan tentang apakah hak untuk membela diri secara kolektif dapat dilaksanakan adalah perdebatan dikotomis yang konstan.

Kakek Abe, saat itu Perdana Menteri Nobusuke Kishi, merevisi perjanjian keamanan pada tahun 1960. Selain kewajiban pertahanan bersama Amerika Serikat dengan Jepang (Pasal 5), klausul keamanan regional yang disebut Klausul Timur Jauh (Pasal 6) telah dibuat. Isinya adalah bahwa Amerika Serikat akan menggunakan Jepang sebagai pangkalan belakang untuk melindungi sisa wilayah bekas Kekaisaran Jepang (Korea Selatan dan Taiwan) dan bekas wilayah Amerika (Filipina) di barat.

Amerika Serikat mengkhawatirkan kemunculan kembali Jepang sebagai kekuatan militer. Pada saat itu, Jepang dikatakan sebagai goblin untuk disimpan di botol Amerika Serikat. Untuk alasan ini, pembentukan Pasukan Bela Diri setelah kemerdekaan Jepang (1954) juga disimpan dalam skala kecil.

Pada 1990-an, ketika Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet menghilang, Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir.

Amerika Serikat memberlakukan sanksi berat terhadap Korea Utara dan mengkhawatirkan Perang Korea kedua.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, diharapkan Jepang akan menerima permintaan bantuan serupa dari Amerika Serikat, mirip dengan Perang Korea pertama, ketika tekanan Uni Soviet telah menghilang di Hokkaido.

Pada saat itu, Kabinet Hashimoto merevisi Pedoman Jepang-AS, dan Kabinet Obuchi merevisi Undang-Undang Situasi di Wilayah Sekitarnya. Namun, pendirian Jepang tetap tidak berubah: secara konstitusional dilarang untuk berpartisipasi dalam operasi tempur dengan menggunakan hak untuk membela diri bersama.

Interpretasi konstitusional pemerintahan Abe tentang pengesahan pelaksanaan hak untuk membela diri bersama adalah situasi di mana keberadaan Jepang terancam, bersama-sama mereka memungkinkan untuk mendukung negara-negara tetangga dan melakukan penggunaan kekuatan. Hal ini untuk menghapus bunga api yang jatuh sebelum api menyebar ke rumah utama. Ini sangat meningkatkan pencegahan aliansi Jepang-AS.

"Itu berarti bahwa tanggung jawab Jepang dan Amerika Serikat dalam pertahanan regional di Pasifik Utara, setidaknya secara teori, setara."

Pembaharuan Postur Pertahanan: Pengembangan Pasukan Pertahanan Bergerak Gabungan Menekankan Selatan

Sebagai perdana menteri, Abe adalah orang pertama di Jepang yang merumuskan Strategi Keamanan Nasional (2013), di mana ia merumuskan Pedoman Program Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah (baik 2013 dan 2018).

Panduan Program Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah, di samping fokus strategis tradisional Hokkaido, Karafuto, dan Semenanjung Korea, dicirikan oleh pertahanan Kepulauan Nansei jika terjadi keadaan darurat Taiwan.

Menghadapi Cina, yang telah meningkatkan kekuatan nasionalnya dan bertujuan untuk mencaplok Taiwan, sangat sulit untuk mempertahankan pulau-pulau Jepang di wilayah Laut Cina Timur yang luas dan untuk mendukung Taiwan dalam keadaan darurat.