Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Kehakiman Jepang Membantah Keras Keterlibatan Kantor Pendukungnya Dalam Turnamen Golf

Yasuhiro Hanashi (62) membantah keras keterlibatan kantor organisasi pendukungnya dalam turnamen golf yang memberikan hadiah seperti sepeda dan tv

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Menteri Kehakiman Jepang Membantah Keras Keterlibatan Kantor Pendukungnya Dalam Turnamen Golf
Richard Susilo
Menteri Kehakiman Jepang, Yasuhiro Hanashi (62) kelahiran Mitaka Tokyo tanggal 12 Oktober 1959 dan dilantik sebagai Menteri kehakiman tanggal 10 Agustus 2022. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Kehakiman Jepang, Yasuhiro Hanashi (62) membantah keras keterlibatan kantor organisasi pendukungnya dalam turnamen golf yang memberikan hadiah seperti sepeda dan televisi.

"Tidak benar ada keterlibatan kantor pendukung saya ke dalam turnamen golf tersebut," tekan Menteri Hanashi siang ini (26/8/2022) dalam jumpa persnya.

Majalah mingguan The Weekly Shincho melaporkan bahwa asosiasi (kelompok) pendukung Menteri Kehakiman Yasuhiro Harashi (anggota parlemen dari Ibaraki No.3)   menyelenggarakan turnamen golf.

Namun  laporan pendapatan dan pengeluaran dana politik tidak menyebutkan pengeluaran terkait, padahal itu uang negara, tuduh berita majalah mingguan tersbeut.

"Sponsor bukanlah asosiasi pendukung saya, tetapi komite eksekutif turnamen golf. Jadi tak ada kaitan dengan saya dan hal ini  menunjukkan  tidak ada masalah," paparnya lagi.

The Weekly Shincho, yang mulai dijual minggu ini, melaporkan bahwa asosiasi pendukung mengadakan turnamen golf setiap tahun, dan organisasi lokal mensponsori dan memberikan hadiah seperti sepeda dan televisi.

Berita Rekomendasi

Majalah itu menuliskan bahwa turnamen itu tidak disebutkan dalam laporan pendapatan dan pengeluaran asosiasi pendukung, dan menunjukkan bahwa ada kecurigaan bahwa itu melanggar Undang-Undang Pengendalian Dana Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Semua anggota politisi utama Jepang memiliki kelompok atau asosiasi atau kantor pendukungnya yang mendapat subsidi pula dari pemerintah. UU Pengendalian Dana Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum Jepang mengatur banyak hal agar uang tersebut tidak disalahgunakan politisi untuk keuntungan dirinya guna memenangkan pemilu.

Misalnya dengan dana tersebut uang dibagi-bagi ke masyarakat, yang diperkirakan dapat berpengaruh pada pemberian suara nanti saat pemilu.

 Menteri Kehakiman Jepang, Yasuhiro Hanashi, yang pernah bekerja di kedutaan Jepang di Indonesia sekitar 30 tahun lalu, beberapa waktu lalu mengatakan organisasi yang berkaitan dengan Gereja Unifikasi pernah mewawancarai dirinya dan berlangsung pada 2008 dan berita di rilis di majalah bulanan gereja tersebut.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas