TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare geram dengan tawaran Australia untuk membantu mendanai pemilihan umum.

Pemimpin Kepulauan Solomon itu menilai pemerintah Australia campur tangan dengan urusan negaranya.

Dilansir BBC, PM Sogavare berusaha menunda pemilu yang harusnya digelar pada pertengahan 2023 selama tujuh bulan. 

Langkah kontroversial ini mendapat kecaman dari kritikus karena dianggap perubahan menuju otoritarianisme.

Di sisi lain, Australia mengaku tidak ada yang aneh dengan tawaran bantuannya itu.

Hubungan Honiara dengan Canberra memburuk belakangan ini karena pemerintahan PM Sogavare makin dekat dengan China.

Baca juga: Menhan Prabowo dan Dubes Australia Bahas Kemajuan Kerja Sama Pertahanan

Australia rutin menawarkan bantuan keuangan dan logistik ke negara-negara Pasifik untuk menggelar pemilihan umum, salah satunya untuk jajak pendapat di Kepulauan Solomon.

Namun Sogavare bersikeras agar anggota parlemen dapat memilih RUU untuk mengubah konstitusi.

Jika RUU itu disahkan, maka pemilihan umum kemungkinan dapat ditunda.

"Ini adalah serangan terhadap demokrasi parlementer kami dan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negeri kami," kata Sogavare dalam sebuah pernyataan.

Pemilihan umum di Kepulauan Solomon biasanya dilakukan empat tahun sekali.

Namun pemerintah berusaha menunda pemilu tahun depan sampai event Pesta Olahraga Pasifik pada akhir 2023 usai.

Diketahui, Kepulauan Solomon akan menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut.

PM Sogavare mengaku negara tidak mampu menggelar dua perhelatan besar itu dalam satu tahun.