TRIBUNNEWS.COM - Penduduk di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, akan melakukan referendum atau pengambilan suara untuk menentukan apakah mereka akan menjadi bagian dari Rusia.

Pejabat wilayah separatis dan wilayah yang didukung Moscow, mengumumkan awal minggu ini bahwa referendum akan dilakukan mulai hari Jumat (23/9/2022) hingga Selasa (27/9/2022).

Referendum dilakukan di empat provinsi ukraina, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia.

Keempat wilayah itu mengklaim telah mendapat dukungan publik yang luas untuk bergabung dengan Rusia.

Mengutip CBC, ini sejumlah hal yang perlu diketahui tentang referendum serta implikasinya.

1. Mengapa diadakan referendum?

Baca juga: Wilayah Donbas, Kherson, dan Zaporizhia di Ukraina Memulai Referendum untuk Gabung Rusia

Kelompok yang telah menguasai sebagian besar wilayah separatis Luhansk dan Donetsk di Donbas Ukraina sejak 2014 telah lama ingin bergabung dengan Rusia.

Mereka semakin menunjukkan sedikit toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat.

Sebelumnya, ketika Kremlin berharap untuk merebut semua wilayah Donbas dengan cepat, pejabat lokal berbicara tentang mengadakan referendum pada bulan September.

Tetapi karena lambatnya serangan Rusia di timur, para pejabat di Moskow berbicara tentang penundaan referendum hingga November.

Rencana Kremlin berubah lagi setelah serangan balasan Ukraina bulan ini.

Para ahli menganggap referendum ini sebagai alat propaganda Rusia untuk menopang dukungan publik pada saat pasukannya kesulitan untuk mempertahankan tanah di Ukraina.

Mencaplok empat wilayah itu juga akan memberi Rusia kesempatan untuk mengklaim pertahanan diri dan membalas dengan keras terhadap setiap serangan balik Ukraina.

Awal pekan ini, Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah Rusia.

"Mereka akan mengatakan itu pembelaan diri, tapi tak seorang pun di dunia akan percaya itu," kata Borys Wrzesnewskyj, mantan anggota parlemen Liberal Kanada yang mengepalai Komisi Hak Asasi Manusia Kongres Dunia Ukraina.

2. Apakah referendum ini sah?

Referendum ini ilegal menurut hukum internasional dan Ukraina, termasuk melanggar Piagam PBB.

"Ini adalah cara untuk mendapatkan wilayah dengan paksa, dan itu ilegal," kata Profesor Marc Weller,  Ketua Hukum Internasional dan Studi Konstitusi Internasional di Universitas Cambridge di Inggris.

Para pengamat memperkirakan hasil pemungutan suara sudah ditentukan sebelumnya oleh Kremlin.

Para pejabat nantinya "diharapkan" akan mengumumkan bahwa para pemilih di setiap wilayah sangat mendukung bergabung dengan Rusia.

"Orang-orang di lapangan diberi perintah untuk memberikan persentase tertentu.... Apakah itu 97 atau 95 persen, Putin pasti akan memberi tahu hasil yang ia mau kepada siapa pun yang melakukan referendum," kata Profesor Robert Austin dari Universitas Munk School of Global Affairs and Public Policy.

Referendum juga akan berlangsung tanpa pengamat independen, serta kurangnya transparansi mengenai siapa yang akan memberikan suara dan dalam kondisi apa.

Mantan ketua petugas pemilihan Kanada Jean-Pierre Kingsley, yang sebelumnya memimpin misi pengamat internasional untuk pemilihan di Irak, Haiti dan negara-negara lain, mengatakan proses referendum tidak memiliki beberapa elemen kunci.

Elemen kunci tersebut yaitu otoritas independen yang bertanggung jawab; aturan perilaku dan penegakannya; dan waktu dan informasi yang cukup bagi pemilih untuk memahami apa yang dimaksud dengan referendum.

"Kita tidak akan menemukan hal-hal itu dalam referendum mendatang, seperti yang tidak kita temukan pada referendum Krimea," kata Kingsley.

Ia mengacu pada referendum Krimea tahun 2014 yang diatur dengan tergesa-gesa mengenai apakah wilayah itu akan bergabung dengan Rusia.

Wrzesnewskyj menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "referendum di todongan senjata."

"Di tempat yang telah dibom, ditembaki, di mana tetangga Anda telah dibunuh, diculik, disiksa, dan kemudian pejabat Rusia muncul dengan seorang tentara dan memberitahu Anda untuk mengisi surat suara untuk memilih, bagaimana Anda akan memilih? Anda pasti akan memilih untuk menyelamatkan hidup Anda."

Sementara itu orang-orang dari daerah-daerah yang terlantar, yang sedang bertempur di garis depan atau dipindahkan secara paksa ke wilayah Rusia, kemungkinan besar tidak mungkin terlibat dalam pemungutan suara.

3. Apakah Rusia akan menerima konsekuensi dari diadakannya refendum?

Banyak pemimpin Barat, termasuk Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden AS Joe Biden, telah menyebut referendum itu sebagai tipuan.

Mereka mengatakan negara mereka tidak akan mengakui hasilnya.

Namun, tidak jelas tindakan lebih lanjut apa yang mungkin diambil terhadap Rusia, mengingat sudah banyaknya sanksi yang dijatuhkan sejak perang dimulai pada Februari lalu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah meminta PBB untuk mencabut hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB.

Pada tahun 2014 saat referendum Krimea, Rusia dikeluarkan dari G8 dan diberi sanksi oleh banyak negara.

Para pejabat saat itu mengklaim 97 persen pemilih Krimea mendukung bergabung dengan Rusia.

Moskow menggunakan suara itu sebagai pembenaran untuk mencaplok semenanjung Laut Hitam, dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar dunia.

Pemungutan suara 2014 lalu juga diadakan di bawah pengawasan ketat pasukan Rusia tak lama setelah mereka mengambil alih wilayah tersebut.

4. Bagaimana situasi di Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia?

Luhansk dan Donetsk sudah mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Ukraina beberapa minggu setelah pencaplokan Krimea.

Hal itu memicu ketegangan delapan tahun hingga akhirnya membuat Putin melancarkan invasi pada Februari 2022, dengan dalih untuk melindungi penduduk mereka.

Sejak itu, pasukan Rusia dan pasukan separatis lokal telah menguasai hampir semua wilayah Luhansk, tetapi hanya sekitar 60 persen dari Donetsk.

Di wilayah selatan di mana referendum akan diadakan, sentimen anti-Rusia sangat kuat.

Ratusan aktivis pro-Kyiv telah ditangkap, banyak yang menyebut mereka disiksa.

Yang lainnya dideportasi secara paksa, dan puluhan ribu orang melarikan diri.

5. Apa kaitan referendum dengan mobilisasi Putin dan ancaman nuklir?

Setelah referendum diumumkan, Putin memerintahkan mobilisasi parsial sekitar 300.000 pasukan cadangan untuk memperkuat pasukannya di Ukraina.

Ia juga menyatakan siap menggunakan senjata nuklir untuk menangkis setiap serangan di wilayah Rusia.

Pengamat menyebut bahwa dekrit Putin cukup luas untuk memungkinkan militer menambah jumlahnya lebih jauh jika diperlukan.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa tujuan Kremlin adalah mengumpulkan satu juta orang.

Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang diketuai oleh Putin, memperkuat ancaman presiden pada hari Kamis.

Ia mengatakan bahwa setelah menyerap empat wilayah Ukraina, Moskow dapat menggunakan senjata Rusia apa pun, termasuk senjata nuklir strategis, untuk mempertahankannya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)