TRIBUNNEWS.COM -- Pemimpin Rusia Vladimir Putin kembali membuat kebijakan kontroversial, pemerintah negara tersebut akan menghukum tentaranya yang kabur atau menyerah secara sukarela kepada Ukraina selama sepuluh tahun.

Hukuman tersebut akan diberikan setelah "anggota layanan Rusia" tersebut sudah pulang ke rumah.

Aturan tersebut merupakan salah satu amandemen Undang-Undang KUHP terbaru Rusia yang ditandatangani Putin pada Sabtu (24/9/2022) kemarin.

Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan hukuman paling ringan yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran semacam itu adalah tiga tahun.

Namun, undang-undang mengizinkan pelanggar pertama kali untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka.

Baca juga: Ukraina Klaim Orang-orang Dipaksa Berpartisipasi dalam Referendum 4 Wilayah Pendudukan Rusia

Dikutip dari Russia Today, Putin juga menyetujui beberapa amandemen lain terhadap undang-undang yang ada.

Anggota layanan yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata, serta mereka yang meninggalkan atau menghindari wajib militer, akan menghadapi hukuman sepuluh tahun penjara.

Selain itu, Penjarahan selama masa perang atau operasi militer membawa hukuman penjara selama 15 tahun.

Pada hari Rabu, majelis tinggi parlemen Rusia memberikan suara mendukung amandemen tersebut, sehari setelah majelis rendah dengan suara bulat menyetujuinya.

Anggota parlemen Rusia juga memperkenalkan definisi 'mobilisasi', 'hukum militer' dan 'waktu perang' ke dalam hukum pidana negara itu.

Mobilisasi

Rusia memang sedang meningkatkan perekrutan tentaranya dari pasukan cadangan yang diklaim berjumlah 300.000 orang.

Kantor induksi di Rusia akan fokus pada pasukan cadangan dengan pengalaman tempur dan spesialisasi militer yang relevan selama mobilisasi yang sedang berlangsung, kata Kementerian Pertahanan Rusia kepada wartawan, Kamis.

Pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina.