Tribun

Konflik Rusia Vs Ukraina

Rusia Tangguhkan Mobilisasi Mahasiswa dan Pelajar Jadi Tentara Cadangan

Para pelajar di Rusia bisa lega hati, pasalnya Presiden Vladimir Putin menangguhkan kebijakan mobilisasi militer bagi mahasiswa dan pelajar.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Rusia Tangguhkan Mobilisasi Mahasiswa dan Pelajar Jadi Tentara Cadangan
AFP
Tangkapan layar ini diperoleh dari video handout yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 29 Agustus 2022, menunjukkan konvoi bersenjata China saat kedatangan mereka untuk latihan militer 'Vostok-2022' di tempat pelatihan Sergeevsky di Primorskiy (Maritime) Kray of the Russia Timur Jauh. 

TRIBUNNEWS.COM -- Para pelajar di Rusia bisa lega hati, pasalnya Presiden Vladimir Putin menangguhkan kebijakan mobilisasi militer bagi mahasiswa dan pelajar.

Penangguhan tersebut dilakukan kepada mahasiswa universitas dan sekolah kejuruan pada Sabtu (24/9/2022).

Langkah itu dilakukan tiga hari setelah mobilisasi sebagian pasukan cadangan diumumkan di Rusia.

Menurut keputusan presiden yang diterbitkan di situs web Kremlin, penangguhan diberikan kepada siswa yang terdaftar di lembaga pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi yang terakreditasi negara.

Keputusan tersebut hanya mencakup siswa yang menghadiri lembaga pendidikan negara dan organisasi penelitian yang untuknya ini adalah "pendidikan pertama."

Baca juga: Pejabat Rusia Turut Tanggapi Ancaman Penggunaan Senjata Nuklir Vladimir Putin

“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan berlaku untuk hubungan hukum yang dilakukan sejak 21 September 2022,” bunyi dokumen itu, merujuk pada tanggal diumumkannya mobilisasi sebagian.

Sebelumnya pada hari Sabtu, sementara itu, Putin menandatangani undang-undang baru yang mengubah KUHP Rusia.

Anggota dinas yang “menyerah secara sukarela” kepada pasukan musuh selama konflik bersenjata akan menghadapi hukuman sepuluh tahun di balik jeruji besi setelah kembali ke rumah.

Namun, pelanggar pertama kali diizinkan untuk menghindari hukuman jika mereka melarikan diri dari penangkaran dan kembali ke unit mereka.

Ketentuan lain dari undang-undang baru termasuk hingga sepuluh tahun penjara bagi anggota militer yang menolak untuk mengambil bagian dalam permusuhan bersenjata, serta bagi mereka yang meninggalkan atau menghindari wajib militer.

Baca juga: Ukraina Klaim Orang-orang Dipaksa Berpartisipasi dalam Referendum 4 Wilayah Pendudukan Rusia

Penjarahan selama masa perang atau operasi militer membawa hukuman penjara selama 15 tahun.

Kementerian Pertahanan mengatakan sebelumnya bahwa mereka bermaksud untuk mendaftarkan 300.000 orang ke dalam dinas aktif, memprioritaskan mereka yang memiliki pengalaman tempur dan spesialisasi yang diperlukan untuk operasi militer di Ukraina.

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas