Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang diberlakukan oleh pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak China pada 2015.

Di bawah jangkauan Xi, sistem sensor berusaha menghilangkan pengaruh Barat dalam kurikulum sekolah dan membatasi akses internet publik.

Xi juga mengawasi peraturan ekonomi yang bergema di luar perbatasan negaranya. Pemerintah turun tangan untuk menopang pasar perumahan yang lesu pada 2014, dan tiba-tiba mendevaluasi yuan pada musim panas 2015.

Meskipun menjanjikan selama perjalanan ke AS bahwa China tidak akan pernah memanipulasi mata uang untuk meningkatkan ekspor, Xi terus disorot atas kebijakan itu.

Untuk mewujudkan tujuannya menjadikan China sebagai negara adidaya global abad ke-21, Xi mendorong reformasi militer untuk meningkatkan angkatan laut dan udara.

Beberapa tahun terakhir, Xi menegaskan kapasitas angkatan laut China salah satunya dengan pembangunan pulau-pulau buatan di dalam wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Beijing menolak kabar itu, meski foto-foto satelit menunjukkan bahwa pulau-pulau itu digunakan untuk menampung militer dan terus berkembang.

Pada Juli 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China telah mengeklaim wilayah tersebut secara ilegal. China menolak menerima otoritas dari keputusan tersebut.

Meskipun sering berselisih dengan AS mengenai masalah perdagangan, Xi secara terbuka mengakui perlunya China bekerja sama dengan mitra Baratnya dalam masalah perubahan iklim.

Perluasan Kekuasaan

Pada Oktober 2017, selama pertemuan Kongres Nasional Partai Komunis ke-19, para delegasi memilih untuk menambahkan kata-kata "Pemikiran Xi Jinping untuk Era Baru Sosialisme dengan Karakteristik Khusus China" ke dalam konstitusi partai.

Penambahan itu dimaksudkan sebagai prinsip panduan bagi partai untuk bergerak maju, dengan visi Xi membuka jalan bagi kepemimpinan global di tahun-tahun mendatang.

Lebih jauh lagi, perubahan konstitusi meningkatkan status Xi untuk menyamai status mantan ketua Partai Komunis Mao Tse-tung dan Deng Xiaoping.

Pada 2018 setelah Xi dikonfirmasi menjabat untuk lima tahun kedua, Kongres Rakyat Nasional menyetujui penghapusan batas dua masa jabatan kepresidenan, yang secara efektif memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup.