"Pemerintah telah ketat dan efisien dalam upaya pemberantasan narkoba, penangkapan, dan rehabilitasi, tetapi setelah kejadian ini kami akan meninjau apa yang dapat kami lakukan lebih banyak,” kata wakil juru bicara Rachada Dhnadirek.

Pembunuhan massal hari Kamis juga menyoroti aturan kontrol senjata di Thailand. Kamrab menggunakan pistol yang diperoleh secara legal, menurut polisi. Seorang tentara yang membunuh 29 orang di sebuah pusat perbelanjaan di Nakhon Ratchasima pada tahun 2020 juga menggunakan senapan militer.

Serangan terhadap publik oleh anggota polisi dan angkatan bersenjata adalah "cerminan dari budaya kekerasan yang mengakar di antara pejabat pemerin

Baca juga: Insiden Penembakan Gas Air Mata Memakan Korban Jiwa di Laga Gimnasia vs Boca Juniors

tah," kata juru bicara partai oposisi Move Forward, Rangsiman Rome dalam sebuah pernyataan.

Mantan senator Jon Ungphakorn menyerukan "langkah-langkah pengendalian senjata yang ketat, serupa dengan yang dilakukan di Jepang, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya," dalam sebuah postingan Facebook, menambahkan "ini hanya dapat dicapai di bawah pemerintahan sipil yang taat konstitusi."

Analis politik Somjai Phagaphasvivat mengatakan aturan kepemilikan senjata untuk personel polisi dan militer harus selaras dengan aturan untuk warga sipil, dan pihak berwenang perlu lebih serius dalam mengendalikan distribusi tablet metamfetamin.

Pemerintah Thailand dilaporkan akan mempercepat tindakan yang perlu ditingkatkan atau diperketat dalam kebijakan narkoba dan senjatanya.