TRIBUNNEWS.COM - Menyusul serangan drone Kamikaze yang menyerang Ibu Kota Ukraina, Kyiv pada Senin (17/10/2022) lalu, Rusia peringatkan PBB.

Rusia menyebut agar PBB tidak menyelidiki penggunaan drone di Ukraina, di tengah tuduhan bahwa senjata itu berasal dari Iran.

Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup Dewan Keamanan setelah serangan drone Kamikaze di Ukraina.

Ukraina mengatakan militernya telah menembak jatuh lebih dari 220 pesawat tak berawak Iran.

Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu (19/10/2022), Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia.

Ia juga mengutuk PBB dengan "tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi".

Baca juga: Terancam Dikepung Militer Ukraina, Komandan Rusia Minta Penduduk Kherson Dievakuasi

Dikutip dari Al Jazeera, ia meminta Sekjen PBB Antonio Guterres dan stafnya untuk "tidak terlibat dalam penyelidikan tidak sah".

"Jika tidak, kami harus menilai kembali kerja sama kami dengan mereka, yang hampir tidak menguntungkan siapa pun," ujar Polyanskiy.

AS dan Uni Eropa mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Iran memasok Rusia dengan Shahed-136.

Washington mengatakan, setiap transfer senjata yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, merupakan bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Kesepakatan yang sekarang hampir mati untuk mengekang kegiatan nuklir Iran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.

Baca juga: Iran Berencana Pasok Lebih Banyak Rudal dan Drone ke Rusia

Teheran membantah memasok drone ke Rusia dan awal pekan ini mengatakan siap untuk "dialog dan negosiasi dengan Ukraina untuk menghapus tuduhan ini".

Pada hari Rabu, utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani menolak "klaim tidak berdasar" pada transfer pesawat tak berawak dan mengatakan bahwa Teheran, menginginkan "resolusi damai" dari konflik, yang dimulai ketika Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari.

Iravani mengatakan, undangan Ukraina "tidak memiliki dasar hukum" dan meminta Guterres "untuk mencegah penyalahgunaan" resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan perang Ukraina.