Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Polisi mempercepat penyelidikan mereka atas peran pihak berwenang dalam tragedi mematikan Halloween Itaewon, Seoul, Korea Selatan (Korsel), pada Sabtu (29/10/2022) malam.

Sementara itu kritik terhadap respons kepolisian Korsel terhadap insiden itu terus meningkat.

Baca juga: KBRI Seoul: Sempat Dirawat di RS, 2 WNI Korban Tragedi Haloween di Itaewon Sudah Kembali ke Rumah

Menyusul transkrip 11 laporan polisi yang mendapatkan panggilan sebelum insiden dimulai pada Sabtu lalu, polisi kini menghadapi peningkatan kritik dari masyarakat dan kalangan politik, serta tekanan dari pemerintah.

Dikutip dari laman koreaherald.com, Kamis (3/11/2022), Badan Kepolisian Nasional (NPA) mengungkapkan pada Selasa lalu bahwa mereka menerima 11 panggilan pada beberapa jam sebelum insiden itu terjadi, dengan para penelepon meningkatkan kekhawatiran bahwa kerumunan massa akan semakin besar.

Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Yoon Hee-keun mengakui bahwa polisi telah diberitahu tentang apa yang sedang terjadi dan meminta maaf atas tanggapan yang lamban dan kurang responsif.

Sementara itu Kantor kepresidenan mengatakan Presiden Yoon Suk-yeol sangat marah setelah menerima laporan tentang daftar panggilan darurat.

Baca juga: Mengapa Tragedi Halloween Itaewon Lebih Fatal bagi Wanita Dibandingkan Pria?

Presiden Yoon menyerukan 'penyelidikan menyeluruh yang tidak boleh meninggalkan jejak keraguan' dan agar masalah tersebut 'ditangani secara ketat di bawah hukum dan prinsip'.

Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo juga menyerukan penyelidikan ketat atas insiden tersebut.

"Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab setelah penyelidikan selesai, dan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sistem respons panggilan darurat," kata PM Han pada pertemuan yang diadakan Rabu kemarin.

Tugas paling mendasar polisi, kata dia, adalah melindungi nyawa dan harta benda milik rakyat.

"Jika (polisi gagal) menjalankan tugas karena keputusan yang sia-sia dan kekurangan energi, itu akan mengkhianati kepercayaan rakyat," tegas PM Han.

Menteri Kehakiman Han Dong-hoon juga menyuarakan kritik terhadap tanggap darurat polisi, sambil menekankan bahwa penuntut tidak dapat menyelidiki kasus ini dengan baik karena kekuatan investigasinya telah berkurang.

"Masalah ini membutuhkan penyelidikan yang ketat. Namun, ada batasan bagi kejaksaan untuk melakukan penyelidikan atas alasan di balik tragedi itu. Dengan reformasi Undang-undang, kejaksaan tidak bisa membuka penyidikan bencana," tegas Menteri Han dalam perjalanan menghadiri pertemuan di Majelis Nasional.