Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dari 68,5 juta ton limbah sebanyak 11,6 juta ton adalah sampah plastik (2021).

Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menekan sampah plastik dilautan hingga 70 persen di tahun 2025.

Pada rangkaian acara Road to G20: “Beating Plastic Pollution from Source to Sea” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama National Plastic Action Partnership (NPAP), Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar, menekankan mengenai pentingnya komitmen seluruh pihak di ekosistem pengelolaan sampah dalam mengakselerasi implementasi ekonomi sirkular.

Baca juga: KKP Gelar Puncak Gernas BCL, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Perangi Sampah di Laut

Dia mengatakan, tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang diterapkan secara efektif dan sejalan dengan model ekonomi sirkular merupakan strategi yang diharapkan dapat memberikan perubahan berarti dalam mengurangi sampah plastik, meningkatkan kualitas penanganan sampah dan daur ulang di Indonesia, hingga akhirnya mengurangi sampah plastik sampai di laut.

"Dibutuhkan tindakan prioritas di seluruh ekosistem pengelolaan sampah termasuk pengurangan penggunaan plastik, inovasi kemasan, serta pemulihan, daur ulang, dan pengumpulannya sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang dikutip, Senin, 7 November 2022.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menekankan pentingnya peran produsen dalam mendukung praktik ekonomi sirkular dan mengurangi potensi timbulan sampah.

Pihaknya sangat mengapresiasi para produsen yang telah memberikan respon positif terhadap Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah.

Dia mencontohkan, Danone-AQUA merupakan salah satu produsen yang aktif melakukan kolaborasi multipihak untuk mendukung terciptanya pengelolaan sampah. Salah satunya adalah fasilitas yang dikunjungi oleh para undangan di pre-event Road to G20.

"Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku Jimbaran, yang merupakan contoh nyata peran penting produsen untuk mengakselerasi pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia,” ujar Ignatius

Baca juga: Fokus Proyek Energi Terbarukan, OASA Bakal Ubah Limbah dan Sampah Jadi Energi Listrik

Untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (2019-2025), Kementerian Perindustrian terus mendorong kolaborasi antara industri FMCG dan industri daur ulang untuk menerapkan ekonomi sirkular baik dari sisi fasilitasi insentif, business matching antar stakeholder terkait dan juga dengan penyusunan standar sehingga diharapkan dengan adanya aksi bersama ini dapat memberikan dampak pada pengurangan sampah plastik.

Sejalan dengan hal tersebut, Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan perusahaannya mendukung penuh Pemerintah untuk pada akhirnya membantu mengurangi plastik di laut.

"Kami menyadari kompleksitas pengelolaan sampah plastik yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata dan kuat, oleh karena itu diperlukan pendekatan multi-stakeholder dalam implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh KLHK,“ ujarnya.

Dia mengatakan, sejak 2018, melalui Gerakan #BijakBerplastik, perusahaannya berkomitmen mendukung target pemerintah dalam mengelola dan menekan jumlah sampah plastik yang berakhir dilautan melalui tiga fokus utama.

Yaitu pengembangkan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi terhadap konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan produk.

Baca juga: Diikuti Hampir 50 Kelompok, Pegadaian Umumkan Hasil Seleksi Kompetisi Bank Sampah

“Kami berkomitmen mengumpulkan lebih banyak sampah plastik daripada yang kami gunakan pada tahun 2025, memperluas jaringan edukasi di sekolah-sekolah untuk mencapai lima juta anak dan lebih dari 100 juta konsumen hingga 2025," ujarnya.

Pihaknya juga menggunakan kemasan yang 100 persen dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali ataupun dapat dikomposkan, dan meningkatkan proporsi daur ulang hingga 50 persen untuk kemasan botol plastik.

Sustainable Development Program Leader Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, André Rodrigues de Aquino juga menyatakan dukungannya menyatakan dukungan Bank Dunia terhadap pencapaian target {emerintah Indonesia dalam menekan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan melalui penelitian, dukungan teknis dan rekomendasi kebijakan, serta investasi.

“Peran sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur persampahan di Indonesia," ujar Andre.

"Sesuai dengan National Policy Action Partnership Policy Roadmap, penting untuk memperkuat dan mulai mengimplementasikan peraturan mengenai pengurangan, desain ulang (redesign), penggunaan ulang (reuse), dan daur ulang (recycle) sampah dari sumbernya di darat untuk mengurangi jumlah sampah yang terlepas ke laut,” ungkap André Rodrigues de Aquino.