Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, TBILISI - Georgia bisa saja berubah menjadi 'area tembak' jika para pemimpin oposisi berhasil menguasai negara itu.

Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Georgia Irakly Garibashvili, terkait upaya Ukraina yang diklaim mencoba menekan negaranya untuk bergabung dalam konflik dengan Rusia.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (20/11/2022), dalam pidatonya di parlemen pada Jumat lalu, Garibashvili mengatakan bahwa upaya Ukraina untuk membuka 'front kedua' melawan Rusia di Georgia adalah 'bukan interpretasi dan bukan legenda', namun 'kutipan langsung' dari apa yang dikatakan dalam konferensi pers.

"Orang-orang ini (oposisi Georgia) adalah sekutu (pejabat Ukraina) mereka. Bayangkan jika orang-orang ini memimpin pemerintahan Georgia hari ini, apakah ada yang ragu bahwa 'front kedua' akan dibuka di Georgia, mengubah negara menjadi 'area tembak?'," kata Garibashvili.

Georgia sejauh ini telah menahan diri dari ikut ambil bagian dalam menerapkan sanksi Barat kepada Rusia atas operasi militernya di Ukraina.

Garibashvili menyatakan pada April lalu bahwa negaranya tidak akan bergabung dalam pertempuran, karena akan bertentangan dengan kepentingan nasional Georgia.

Tidak lama setelah Rusia melancarkan operasi militernya pada akhir Februari lalu, sejumlah pejabat di Ukraina, termasuk Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina Aleksey Danilov, meminta beberapa negara termasuk Jepang, Polandia, Moldova dan Georgia, untuk membuka serangkaian 'front kedua' dengan menyerang Rusia dan merebut wilayah perbatasan seperti Kepulauan Kuril dan Kaliningrad.

Sejauh ini tidak ada negara yang menerima permintaan Ukraina.

Rusia mengirim militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu, karena Ukraina dinilai gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus pada wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis itu kali pertama ditandatangani pada 2014.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak saat itu mengakui bahwa tujuan utama adalah melalui gencatan senjata untuk mengulur waktu dan 'menciptakan angkatan bersenjata yang kuat'.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat manapun.

Baca juga: Rusia Tuduh Tentara Ukraina Eksekusi Lebih dari 10 Tawanan Perang di Luhansk

Pada awal Oktober lalu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Zaporozhye dan Kherson secara resmi menjadi bagian dari Rusia, menyusul referendum yang membuat mayoritas penduduk setempat memilih untuk bergabung.

Sumber