TRIBUNNEWS.COM - Ketua Partai Konservatif Inggris Nadhim Zahawi mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk membantu layanan publik tetap berjalan.

Rencananya, personel militer akan dikerahkan untuk mengisi beberapa posisi publik karena para pekerja yang mogok kerja.

Pemogokan kerja ini terjadi di beberapa sektor, termasuk transportasi, Dinas Kesehatan Nasional (NHS), pendidikan, dan pengemudi pengiriman.

Pemerintah Inggris telah berulang kali meminta pekerja untuk menghentikan aksi mogok kerja.

Bahkan, pemerintah Inggris telah memperingatkan potensi inflasi lebih lanjut, jika pemerintah memenuhi tuntutan mereka.

Baca juga: PM Rishi Sunak: Era Keemasan Hubungan Inggris-China Telah Berakhir

Nadhim Zahawi, yang menjabat sebagai Menteri Tanpa Portofolio Inggris, mengatakan hal ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang pemerintah.

"Pesan kami kepada serikat pekerja adalah untuk mengatakan, ini bukan waktunya untuk mogok, ini adalah waktu untuk mencoba dan bernegosiasi," kata Nadhim Zahawi kepada Sky News, Minggu (4/12/2022).

"Jika (negosiasi) itu tidak ada, penting bagi pemerintah untuk memiliki rencana darurat," lanjutnya.

Persiapan militer untuk bantu layanan publik

Sebuah pernyataan dari Kantor Kabinet Inggris mengatakan sekitar 2.000 personel militer dan pegawai negeri sedang dilatih untuk mendukung berbagai layanan.

Termasuk Pasukan Perbatasan di bandara dan pelabuhan jika terjadi aksi mogok.

Mereka termasuk hingga 600 personel angkatan bersenjata, 700 staf dari tim spesialis lonjakan, tanggap cepat pemerintah, dan bagian lain dari pamong praja.

Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Berjanji Akan Pertahankan Bantuan untuk Ukraina pada Tahun Depan

"Keputusan belum diambil tentang pengerahan pasukan untuk tugas-tugas ini, tetapi itu adalah bagian dari berbagai opsi yang tersedia jika aksi pemogokan di daerah-daerah ini berjalan sesuai rencana," kata Kantor Kabinet dalam pemberitahuan pers.

Pemerintah Inggris saat ini sedang memprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang mungkin memerlukan akses ke dukungan layanan darurat dan membatasi gangguan sebanyak mungkin.