Dia juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas nama pemerintahannya saat ini, bahwa pemerintah-pemerintah sebelumnya secara konsisten hanya memalingkan muka.

Mengutip Dutch News, permintaan maaf itu dianggap sebagai pengakuan pertama oleh negara Belanda atas tanggung jawab penuhnya dari kejahatan perang antara tahun 1945 dan 1949.

Permintaan maaf yang disampaikan Rutte merupakan buntut publikasi temuan awal dari proyek penelitian empat tahun.

"Penelitian ini mendorong saya untuk mengulang lagi permohonan maaf, di sini dan saat ini: Atas kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun itu dan pandangan yang konsisten oleh kabinet-kabinet sebelumnya, saya menyampaikan permintaan maaf yang mendalam atas nama pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini," kata Rutte dalam keterangan resminya, dilansir situs resmi Pemerintahan Nasional Belanda (De Rijksoverheid. Voor Nederland), Kamis (17/2/2022).

3). 19 Desember 2022 Minta Maaf atas Perbudakan Selama 250 Tahun

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengutarakan, secara resmi permintaan maaf atas tindakan perbudakan selama 250 tahun kepada negara sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ia menyebut hal itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melansir Channel News Asia, permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di luar negara Eropa, termasuk Indonesia, Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia.

"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya dan mengulanginya permintaan maaf dalam bahasa Inggris, Papiamento dan Sranan Tongo atau bahasa yang digunakan di kepulauan Karibia dan di Suriname.

"Negara Belanda di Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka," kata Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag.