Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - 'Alat pelacak China' tersembunyi dan 'hal-hal yang mengganggu' lainnya ditemukan dalam pemeriksaan keamanan kendaraan pemerintah Inggris baru-baru ini.

Sumber-sumber intelijen negara itu mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas dugaan kegiatan mata-mata China dan Rusia di Inggris.

Menurut laporan, 'alat pelacak' itu ternyata adalah kartu SIM yang mampu mengirimkan data lokasi.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (8/1/2023), perangkat tersebut ditanam di bagian kendaraan yang disegel, diimpor dari pemasok di China, dan diyakini telah dipasang oleh pabrikan mobil.

Baca juga: Asia Tenggara Diproyeksi Raup Miliaran Dolar dari Banjirnya Wisatawan China

Tidak hanya itu, perangkat itu 'memberikan kemampuan untuk mensurvei pemerintah selama beberapa bulan dan tahun, mengarsipkan pergerakan secara terus menerus, dan terus membangun gambaran aktivitas yang kaya'.

"Anda dapat melakukannya dengan perlahan dan metodis dalam waktu yang sangat, sangat lama. Itulah kerentanannya," kata sumber tersebut.

Selama pemeriksaan keamanan, mobil pemerintah Inggris ini 'dibongkar dengan operasi dilakukan hingga ke mur dan baut terakhir' oleh agen intelijen dan beberapa 'hal yang agak mengganggu' pun ditemukan selain kartu SIM yang mencurigakan.

Kartu SIM adalah hal yang lumrah pada kendaraan modern dan dipasang oleh produsen untuk berbagai keperluan, seperti mengumpulkan umpan balik tentang performa mobil.

Belum jelas apakah perangkat yang ditemukan itu adalah suku cadang standar untuk kendaraan masing-masing.

Di sisi lain, pejabat China secara tegas membantah keterlibatan negaranya dalam urusan 'alat pelacak', menyebut laporan terkait kartu SIM sebagai 'rumor tidak berdasar dan upaya untuk mencoreng pabrikan China'.

"Kami dengan tegas menentang manipulasi politik pada kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal atau noda apapun pada perusahaan China," kata Juru bicara Kedutaan Besar China di Inggris.

Pemerintah China, kata Juru bicara tersebut, selalu mendorong perusahaan China untuk melakukan kerja sama perdagangan dan investasi luar negeri yang sejalan dengan Undang-undang (UU) setempat serta prinsip pasar dan aturan internasional.

"Kami dengan tegas menentang langkah beberapa orang yang dengan sengaja memperluas konsep keamanan nasional untuk melemahkan perusahaan China," tegas juru bicara tersebut.