Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Mundur dari Jabatan di Tengah Gerakan Anti Korupsi
Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mundur dari jabatannya di tengah gerakan anti korupsi yang menyebabkan ratusan pejabat Vietnam ditangkap.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri dari jabatannya.
Nguyen Xuan Phuc memutuskan pensiun dini setelah muncul desas-desus pemecatannya sebagai bagian gerakan anti-korupsi.
"Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah mengajukan pengunduran dirinya dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun" kata media pemerintah, Kantor Berita Vietnam (VNA), seperti dikutip oleh The Guardian.
Pengunduran diri Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional, yang akan mengadakan pemungutan suara luar biasa pada hari Rabu (18/1/2023).
Sebelum menjadi Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menjabat sebagai Perdana Menteri Vietnam pada tahun 2016-2021.
Baca juga: Presiden Singgung Soal Politik Identitas di Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda
Pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc yang tiba-tiba adalah langkah yang tidak biasa di Vietnam komunis.
Biasanya, perubahan politik biasanya diatur dengan hati-hati.
Media pemerintah mengatakan Partai Komunis telah memutuskan Nguyen Xuan Phuc bertanggung jawab atas kesalahan para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri 2016-2021, sebelum dia menjadi Presiden.
Baca juga: Jokowi Ajak Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Tanam Pohon Merawan di Istana Bogor
Gerakan Anti-Korupsi Vietnam
Ratusan anggota Partai Komunis sedang diselidiki terkait gerakan anti-korupsi.
Dua wakil perdana menteri dipecat pada Januari 2023 ini dalam pembersihan anti-korupsi, seperti diberitakan BBC Internasional.
Gerakan anti-korupsi ini menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan terkait kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari respons Covid Vietnam.
"Nguyen Xuan Phuc mengambil tanggung jawab politik sebagai pemimpin ketika beberapa pejabat, termasuk dua wakil perdana menteri dan tiga menteri melakukan pelanggaran dan kekurangan, menyebabkan konsekuensi yang sangat serius," kata VNA, mengutip pernyataan resmi komite pusat partai.
Majelis nasional negara itu mencopot Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam dari posisi mereka sebagai wakil perdana menteri pada Januari 2023 ini.
Baca juga: China Umumkan Penurunan Populasi, Urbanisasi di Kota Meningkat dan Tingginya Angka Kematian
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.