Profil Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru yang Berprestasi dan Akhirnya Undur Diri
Jacinda Ardern resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri (PM) Selandia Baru hari ini, Kamis (19/1/2023).
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Choirul Arifin
Helen Clark dikenal sebagai wanita kedua yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru.
Baca juga: PM Selandia Baru Jacinda Ardern Batalkan Rencana Pernikahan akibat Penyebaran Omicron
Pada awal 2008, Ardern terpilih sebagai Presiden untuk Serikat Pemuda Sosialis Internasional. Ini membuatnya menghabiskan waktu di beberapa negara, termasuk Yordania, Israel, Aljazair, dan China.
Di tahun yang sama, Ardern juga terpilih menjadi kandidat anggota parlemen dari Partai Buruh mewakili distrik Waikato. Di usia 28 tahun tersebut, Ardern terpilih menjadi anggota parlemen termuda.
Pasca-pengunduran Andrew Little sebagai pemimpin Partai Buruh pada 1 Agustus 2017, Ardern kemudian terpilih sebagai ketua baru Partai Buruh.
Baca juga: Jacinda Ardern akan Longgarkan Pembatasan di Selandia Baru
Saat itu, Jacinda Ardern berhasil membuat Partai Buruh meraih 36,9 persen suara pemilih.
Setelah melalui perdebatan panjang, Ardern akhirnya berhasil memperoleh koalisi dan mengamankan setidaknya 63 kursi di Parlemen Selandia Baru.
Hal ini sekaligus membuatnya naik menjadi Perdana Menteri ke-40 Selandia Baru.
Fakta Menarik Jacinda Ardern
1. Perdana Menteri Pertama yang Ikut Pride Parade
Dilansir dari Discover Walks, Jacinda Ardern menjadi PM pertama yang ikut dalam Pride parade ketika dia menghadiri acara tahun 2018 bersama Menteri Keuangan Grant Robertson.
Pride parade adalah pawai yang menselebrasikan budaya dan kebanggaan kaum lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI).
“Pada akhirnya ini adalah parade tentang keragaman dan inklusivitas. Dan saya sangat bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan tim untuk mewujudkannya selama bertahun-tahun dan dalam undang-undang kami,” kata Ardern kepada TVNZ.
Selama dua periode terakhir, pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk mendukung Rainbow New Zealanders (Komunitas LGBT+ di Selandia Baru), mulai dari melarang terapi konversi hingga meluncurkan lebih banyak dana untuk layanan kesehatan mental khusus.
2. Pioner Reformasi Undang-undang Kepemilikan Senjata
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.