Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, DAVOS - Aktivis tajir yang menamakan diri sebagai Kumpulan 'orang kaya', dalam surat terbuka kepada Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Rabu lalu mendesak para orang kaya dikenakan pajak kekayaan.

Menurut mereka, hanya pajak atas orang kaya 'saat ini' yang dapat membantu menyelamatkan umat manusia dari ketidaksetaraan ekstrem yang mengancam demokrasi dan kebaikan bersama.

"Kita hidup di zaman yang ekstrem. Meningkatnya kemiskinan dan melebarnya ketimpangan kekayaan, kebangkitan nasionalisme anti-demokrasi, cuaca ekstrem dan penurunan ekologis, kerentanan mendalam dalam sistem sosial kita bersama, serta menyusutnya kesempatan bagi miliaran orang biasa untuk mendapatkan upah layak," kata surat itu, yang ditujukan kepada tamu dari Ececutive Chairman WEF, Klaus Schwab di kota resor Davos, Swiss.

Solusinya, kata mereka, adalah pajak kekayaan yang digambarkan sebagai 'ekonomi sederhana dan masuk akal' serta investasi dalam 'kebaikan bersama kini dan masa depan yang lebih baik yang pantas didapatkan'.

Baca juga: Pengamat Tanggapi Isu Kenaikan Tarif KRL untuk Orang Kaya

"Tidak ada gunanya membahas perpecahan kecuali elit global yang berkumpul di Davos membahas 'akar penyebab perpecahan' dan membangun ekonomi yang lebih adil. Anda, perwakilan global kami, harus mengenakan pajak kepada kami, orang yang sangat kaya, dan anda harus memulai itu sekarang," tegas mereka.

Dikutip dari laman Russia Today, Jumat (20/1/2023), nama yang paling menonjol di antara 205 penandatangan dari 13 negara adalah Abigail dan Tim Disney, cucu dari saudara laki-laki Walt Disney, Roy.

Mereka yang turut bergabung pula dengan kelompok aktivis tersebut pada tahun ini adalah aktor Hollywood Mark Ruffalo yang terkenal karena perannya baru-baru ini sebagai Hulk dalam franchise Disney's Marvel.

Surat itu adalah bagian dari kampanye yang dilakukan oleh koalisi kelompok, yang menamakan diri mereka Jutawan Patriotik, Jutawan untuk Kemanusiaan, dan Taxmenow.

Salah satu pendiri yang terakhir, yakni ahli waris Austria Marlene Engelhorn mengatakan bahwa para pemimpin dunia perlu dikenakan pajak kekayaan jika mereka peduli dengan 'keamanan demokrasi, tentang komunitas dan planet'.

Kelompok yang sama telah menerbitkan surat yang sangat mirip pada Januari lalu yang juga mengimbau Davos.

Surat terbuka itu lebih menitikberatkan pada dampak pandemi virus corona (Covid-19) terhadap ketimpangan pendapatan.

Namun, sistem penguncian (lockdown) pandemi lah yang berkontribusi pada pertumbuhan ketidaksetaraan pendapatan yang dilaporkan secara luas terjadi di Barat.

Sistem ini membuat bisnis besar dapat memperoleh keuntungan dari subsidi pemerintah, sementara banyak perusahaan kecil harus gulung tikar karena beban pembatasan.

Sementara itu, WEF memuji sistem penguncian sebagai 'kota yang secara diam-diam membaik' dan menyarankan mereka dapat digunakan untuk memerangi perubahan iklim selanjutnya.