Ingin ASEAN Jadi Pusat Perdamaian Dunia, Jokowi Ogah Undang Junta Militer Myanmar
Retno Marsudi mengatakan Indonesia hanya akan mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai pemegang keketuaan ASEAN Tahun 2023, Indonesia tidak akan mengundang junta militer Myanmar dalam setiap penyelenggaraan pertemuan.
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengatakan Indonesia hanya akan
mengundang perwakilan negara Myanmar di tingkat non politik.
"Kita undang (perwakilan negara) sebagai negara at non-political level," kata Menlu setelah acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1).
Baca juga: Jokowi Tegaskan Indonesia akan Fokus pada 3 Hal Ini Sebagai Keketuaan ASEAN 2023
Menlu merinci keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya, posisi Indonesia konsisten, ingin agar junta militer Myanmar mengimplementasikan five point of consensus.
Sebab implementasi five point of consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Namun Retno menegaskan, hal paling utama yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri.
"ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat. Jadi kita sebagai keluarga siap bantu dan teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks. Tapi kita sebagai keluarga kita siap bantu," ujarnya.
Retno mengatakan, ASEAN selalu menyampaikan pesan ke junta militer bahwa implementasi five point of consensus adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar.
Namun hingga saat ini implementasi five point of consensus tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. "Unfortunately sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan," katanya.
Menlu mengatakan, Indonesia akan berusaha terus mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan five point of consensus.
Adapun prioritas dari Keketuaan Indonesia di ASEAN adalah mempercepat pembangunan komunitas
ASEAN.
Membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya merupakan salah satu kewajiban. Namun isu Myanmar tidak akan menyandera proses pembangunan ASEAN yang tengah berjalan.
"Kita ingin isu Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus," ujarnya.
Menlu Retno Marsudi juga mengatakan ada dua elemen besar yang menjadi perhatian Indonesia selama menjalankan keketuaan.
