Perlu diketahui, Erdogan telah mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan untuk 10 provinsi yang paling parah terkena dampak gempa bumi berkekuatan 7,8 skala richter itu.

Kebijakan ini akan berakhir tepat sebelum pemilihan pada 14 Mei mendatang, saat pria berusia 68 tahun itu akan berupaya untuk tetap berkuasa setelah 20 tahun menjadi penguasa negara itu.

Oposisi utamanya adalah aliansi partai sayap kiri-tengah dan sayap kanan yang dikenal sebagai Tabel Enam.

Kilicdaroglu pun diharapkan menjadi calon Presiden negara itu.

Dalam video yang diposting di Twitter, ia bersumpah untuk tidak bertemu Erdogan 'di platform apapun' dan menuduh pemerintah melakukan 'pekerjaan kehumasan' sejak gempa.

Kemarahan juga meningkat atas 'pajak gempa' yang dikenakan oleh pemerintah Turki setelah gempa besar mengguncang pada 1999 yang menewaskan lebih dari 17.000 orang.

Dana 88 miliar lira atau 4,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dimaksudkan untuk upaya pencegahan bencana dan pengembangan layanan darurat.

Pertanyaan mengenai 'pajak komunikasi khusus' pun selalu ditanyakan setiap kali terjadi gempa bumi di Turki.

Namun pemerintah tidak pernah secara terbuka menjelaskan bagaimana uang itu dibelanjakan.

Kilicdaroglu menuding pemerintahan Erdogan 'belum siap menghadapi gempa bumi selama 20 tahun'.

Menariknya, bukan hanya saingan politik utama Erdogan saja yang menyuarakan kemarahan atas kurangnya kesiapan pemerintah.

Pengguna media sosial juga mengkritik beberapa saluran berita arus utama dan pro-pemerintah Turki karena 'membungkam' kritik dari orang-orang di daerah yang terkena dampak.

"Ke mana perginya semua pajak kita yang dikumpulkan sejak 1999?," kata Celal Deniz, pria berusia 61 tahun di kota Gaziantep.

Saudara laki-laki dan keponakannya saat ini tetap terjebak di bawah reruntuhan.