Dampak Gempa, Turki Tangkap 200 Orang Terkait Dugaan Rancangan Konstruksi Bangunan yang Buruk
Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti terkait runtuhnya ribuan bangunan untuk diserahkan ke pengadilan.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
![Dampak Gempa, Turki Tangkap 200 Orang Terkait Dugaan Rancangan Konstruksi Bangunan yang Buruk](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/dampak-gempa-di-turki.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, ISTANBUL – Kementerian Kehakiman Turki telah menangkap 200 orang terkait dugaan rancangan konstruksi bangunan yang buruk pasca banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang awal bulan ini.
Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti terkait runtuhnya ribuan bangunan untuk diserahkan ke pengadilan.
“Hal yang paling sering terjadi adalah jenis keruntuhan yang kami sebut keruntuhan panekuk, yang merupakan jenis keruntuhan yang kami para insinyur tidak suka melihatnya,” kata Mustafa Erdik, seorang profesor teknik gempa di Universitas Bogazici di Istanbul.
Baca juga: Update Gempa Turki-Suriah, Korban Tewas Naik Jadi 50.132 Orang, 240 Ribu Penyelamat Masih Bekerja
"Dalam keruntuhan semacam itu, sulit. Seperti yang anda lihat dan sangat tragis untuk menyelamatkan nyawa. Itu membuat operasi tim pencarian dan penyelamatan menjadi sangat sulit,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Urbanisasi Turki Murat Kurum mengatakan 164.000 bangunan dengan lebih dari 530.000 apartemen hancur atau rusak parah akibat gempa.
“Rencana awal pemerintah Turki saat ini adalah membangun 200.000 apartemen dan 70.000 rumah di daerah desa dengan biaya setidaknya 15 miliar dolar AS,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Turki telah bersiap untuk mulai membangun kembali hunian atau tempat tinggal bagi 1,5 juta penduduk yang terdampak gempa bumi.
"Untuk beberapa proyek, tender dan kontrak telah dilakukan. Prosesnya berjalan sangat cepat," kata pejabat Pemerintah Turki.