Joe Biden Perluas Akses Perawatan Kesehatan untuk Imigran
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan pemerintahannya memperluas kelayakan untuk Medicaid.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan pemerintahannya memperluas kelayakan untuk Medicaid.
Selain itu, memperluas pertukaran asuransi kesehatan Undang-undang (UU) Perawatan Terjangkau untuk ratusan ribu imigran anak-anak yang dibawa ke AS secara ilegal.
Hal ini menurut dua pejabat AS yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.
Dikutip dari laman AP News, Kamis (13/4/2023), tindakan tersebut memungkinkan peserta dalam program Deferred Action for Childhood Arrivals era Obama (DACA) untuk mengakses program asuransi kesehatan yang didanai pemerintah.
Para pejabat itu menyampaikan informasi ini secara anonim untuk membahas masalah tersebut sebelum pengumuman resmi pada Kamis waktu setempat.
Baca juga: Melawat ke Irlandia Utara, Joe Biden Ingin Kuatkan “Perdamaian”
Inisiatif DACA 2012 dimaksudkan untuk melindungi para imigran yang dibawa ke AS secara ilegal oleh orang tua mereka saat masih kecil dari tindakan deportasi.
Selain itu juga memungkinkan mereka bekerja secara legal di negara tersebut.
Namun, saat ini para imigran masih tidak memenuhi syarat untuk program asuransi kesehatan yang disubsidi pemerintah AS.
Karena mereka tidak memenuhi definisi untuk memiliki'kehadiran yang sah' di negara itu.
Baca juga: Ikut Pilpres, Keponakan Mantan Presiden AS John F Kennedy akan Tantang Joe Biden
Itulah yang ingin diubah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Biden pada akhir bulan ini.
Tindakan Gedung Putih ini dilakukan karena program DACA berada dalam bahaya hukum dan jumlah orang yang berhak mengikuti program tersebut pun kian menyusut.
Menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, diperkirakan 580.000 orang masih terdaftar di DACA pada akhir tahun lalu, angka itu turun dari tahun-tahun sebelumnya.
Perintah pengadilan saat ini mencegah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memproses aplikasi baru.