TRIBUNNEWS.COM - Untuk keempat kalinya selama empat tahun berturut-turut, sebuah komisi independen di Amerika Serikat merekomendasikan India untuk masuk ke dalam daftar hitam kebebasan beragama.

Dilansir AlJazeera, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional atau USCIRF, menyebut kondisi pemeluk agama minoritas di India memburuk sepanjang tahun 2022.

Dalam laporan tahunannya pada hari Senin (1/5/2023), USCIRF kembali meminta Departemen Luar Negeri AS untuk melabeli India sebagai "negara yang menjadi perhatian khusus" atau CPC (Country of Particular Concern).

Organisasi independen tersebut telah mengajukan permintaan tersebut sejak 2020.

USCIRF menuduh pemerintah India melakukan pelanggaran sistematis, berkelanjutan dan mengerikan terhadap kebebasan beragama.

Badan tersebut mengatakan bahwa pemerintah India mempromosikan dan menegakkan kebijakan diskriminatif agama baik di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal pada tahun 2022.

Baca juga: Investor Global Kini Getol Tenamkan Modal di India, China Mulai Ditinggalkan?

Kebijakan diskriminatif itu termasuk undang-undang yang menargetkan pindah agama, hubungan antaragama, pemakaian jilbab dan penyembelihan sapi, yang berdampak negatif terhadap umat Islam, Kristen, Sikh, Dalit dan Adivasis (masyarakat adat).

Laporan tersebut mencatat bahwa sekitar 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India adalah Muslim, sekitar 2 persen Kristen, dan 1,7 persen Sikh.

Hampir 80 persen dari negara adalah Hindu.

USCIRF lebih lanjut menegaskan bahwa pemerintah India, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi, terus menekan suara-suara kritis, terutama agama minoritas dan mereka yang mengadvokasi atas nama mereka.

USCIRF hanya menawarkan rekomendasi dan tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan.

Hanya ada sedikit harapan Departemen Luar Negeri akan mendukung komisi tersebut, karena Washington dan New Dehli terus memperkuat hubungan mereka dalam upaya melawan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam laporannya, USCIRF juga menyebut pemerintahan Presiden AS Joe Biden "gagal menetapkan India" sebagai negara CPC setelah membuat rekomendasi serupa di tahun-tahun sebelumnya.

“Amerika Serikat dan India terus mempertahankan hubungan bilateral yang kuat seputar perdagangan ekonomi dan teknologi."