"Sejak pandemi Covid-19, bayi, anak-anak dan perempuan yang sudah terancam kesejahteraannya, terutama mereka yang tinggal di negara rapuh dan darurat tidak hanya menghadapi konsekuensi terberat dari penurunan pengeluaran saja, namun juga upaya penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses," kata Direktur Kesehatan UNICEF Steven Lauwerier.

Kekurangan dana dan kurangnya investasi dalam perawatan kesehatan primer diklaim dapat merusak prospek kelangsungan hidup.

Saat prematuritas kini menjadi penyebab utama semua kematian balita secara global, kurang dari sepertiga negara melaporkan memiliki unit perawatan bayi baru lahir yang memadai untuk merawat bayi kecil dan sakit.

Baca juga: PBB: Konflik Sudan Picu Krisis Pengungsi

Sementara itu, sekitar dua pertiga dari fasilitas persalinan darurat di sub-Sahara Afrika dianggap tidak berfungsi penuh.

Ini mengindikasikan bahwa mereka kekurangan sumber daya penting seperti obat-obatan dan perlengkapan, air, listrik atau staf untuk perawatan 24 jam.

"Kematian perempuan atau gadis muda manapun selama kehamilan atau persalinan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka," kata Direktur Divisi Teknis di United Nations Population Fund (UNFPA) Dr Julitta Onabanjo.

Menurutnya, ini juga mencerminkan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi berkualitas sebagai bagian dari cakupan kesehatan universal dan perawatan kesehatan primer.

Terutama di masyarakat di mana angka kematian ibu mengalami stagnasi atau bahkan meningkat selama beberapa tahun terakhir.

"Demi mengatasi kematian ibu dan bayi baru lahir, sangat penting bagi kita untuk menghilangkan faktor-faktor mendasar yang menimbulkan hasil kesehatan ibu yang buruk seperti ketidaksetaraan sosial ekonomi, diskriminasi, kemiskinan dan ketidakadilan," tegas Dr Onabanjo.

UNFPA menekankan bahwa untuk meningkatkan level kelangsungan hidup, perempuan dan bayi harus mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sebelum, selama dan setelah melahirkan, serta akses ke layanan Keluarga Berencana (KB).

Tenaga kesehatan yang lebih terampil dan termotivasi, terutama bidan pun dibutuhkan, selain obat-obatan dan perbekalan penting seperti air bersih dan listrik.

Laporan tersebut menekankan bahwa intervensi harus secara khusus menargetkan perempuan termiskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan yang kemungkinan besar akan kehilangan perawatan penyelamat nyawa.

Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir membutuhkan penanganan norma, bias dan ketidaksetaraan gender yang berbahaya.

Data terkini menunjukkan bahwa hanya sekitar 60 persen perempuan usia 15 hingga 49 tahun yang dapat mengambil keputusan sendiri terkait hak dan kesehatan seksual serta reproduksinya.