Pendidikannya menjadi bahan perdebatan, dimana dia mengatakan memegang gelar doktor di bidang hukum dan menyangkal hanya memiliki enam kelas pendidikan formal.

Setelah revolusi Islam 1979, Raisi bergabung dengan kantor kejaksaan di Masjed Soleyman di barat daya Iran dan kemudian menjadi jaksa untuk beberapa yurisdiksi.

Dia pindah ke ibukota, Teheran, pada tahun 1985 setelah ditunjuk sebagai wakil jaksa.

Dia konon telah memainkan peran dalam eksekusi massal tahanan politik yang terjadi pada tahun 1988, tak lama setelah Perang Iran-Irak delapan tahun berakhir.

Namun ia tidak pernah secara terbuka membahas klaim tersebut.

Selama tiga dekade berikutnya, ia menjabat sebagai jaksa Teheran, kepala Organisasi Inspeksi Umum, jaksa agung Pengadilan Khusus Pendeta, dan wakil ketua hakim.

Pemimpin tertinggi menunjuk Raisi sebagai kepala Astan-e Quds Razavi, tempat suci Imam Reza yang berpengaruh, pada Maret 2016.

Memimpin salah satu bonyad terbesar Iran, atau perwalian amal, memberi Raisi kendali atas aset bernilai miliaran dolar dan mengukuhkan posisinya di antara ulama dan elit bisnis di Masyhad.

Raisi gagal melawan Presiden Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden 2017, mengumpulkan hanya 38 persen suara, atau di bawah 16 juta suara.

Khamenei menunjuk Raisi untuk memimpin peradilan pada 2019.

Di Mata Israel, Raisi Dipandang sebagai Ekstremis yang Berambisi Perjuangkan Program Nuklir

Dilansir BBC.com, seorang juru bicara kementerian luar negeri Israel, Lior Haiat, mengatakan Raisi adalah presiden Iran yang paling ekstrem.

Haiat juga memperingatkan bahwa pemimpin baru itu pasti akan meningkatkan aktivitas nuklir Iran.

Iran dan Israel telah lama berada dalam "perang bayangan", yang mengakibatkan kedua negara mengambil bagian dalam aksi balas dendam, tetapi sejauh ini tetap menghindari konflik.