TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, diinterogasi selama empat jam di kantor Biro Akuntabilitas Nasional Pakistan (NAB) terkait kasus Al-Qadir Trust.

Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi, tiba di kantor NAB menjelang tengah hari, Selasa (23/5/2023).

Jelang kedatangan mereka, pengamanan di luar biro diperketat.

Sementara Imran berada di dalam kantor pengawas akuntabilitas, istrinya menunggu di luar dengan kendaraan anti peluru mantan perdana menteri, seperti diberitakan DawnNewsTV.

Selama penyelidikan, Tim Investigasi Gabungan (CIT) NAB memberikan kuesioner kepada kepala PTI terkait kasus itu.

NAB memberikan jaminan keamanan kepada istri Imran Khan hingga 31 Mei 2023 terkait kasus Al-Qadir Trust.

Baca juga: Imran Khan Tuduh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Berniat Cegah Dirinya Kembali Berkuasa

Sementara itu dalam kasus lainnya, Imran Khan telah diberikan jaminan dalam beberapa kasus oleh pengadilan anti-terorisme di ibu kota Islamabad.

Laporan media pada Selasa, mengatakan Imran Khan diberikan jaminan keamanan hingga 8 Juni 2023 dalam delapan kasus terkait kekerasan di kompleks pengadilan pada Maret 2023.

Baca juga: Imran Khan Tuduh Militer Pakistan Perintahkan Penangkapannya

Sebelumnya, Imran Khan ditangkap pada 9 Mei 2023 terkait kasus Al Qadir Trust.

Penangkapan ini memicu gelombang protes besar di Lahore.

Ia kemudian dibebaskan dengan jaminan yang diperintahkan pengadilan akan berakhir Mei ini.

Pada Rabu (17/5/2023), ia mendapat tuduhan lainnya dari Menteri Penerangan Punjab, Amir Mir, yang mengatakan Imran Khan menyembunyikan pendukungnya yang menyerang tentara selama demo.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Imran Khan, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Polisi Pakistan akan Geledah Rumah Imran Khan di Lahore setelah Dituduh Lindungi Teroris

Imran Khan dan Kasus Al-Qadir Trust

Imran Khan dan istrinya dituduh menerima hadiah berupa properti untuk membangun universitas swasta bernama Al Qadir University dengan imbalan memberikan keuntungan kepada seorang taipan real estat.

Mereka dituduh menggelapkan miliaran rupee Pakistan.

Keduanya diduga bekerja sama dengan pembantu dekat mereka, Zulfiqar Bukhari dan Babar Awan, dari sebuah perusahaan real estat untuk melegalkan jumlah pencucian uang sebesar PKR 50 miliar.

Jumlah itu diidentifikasi dan dikembalikan ke Pakistan oleh Inggris selama masa pemerintahan PTI, dikutip dari Outlook India.

Mereka dituduh menerima miliaran rupee dari sebuah perusahaan real estat bernama Bahria Town karena melegalkan pencucian uang sebesar PKR 50 miliar.

Imran Khan membantah tuduhan itu.

Ia mengatakan, dia dan istrinya tidak terlibat dalam kesalahan apa pun.

Imran Khan menghadapi hampir 150 kasus hukum terhadapnya sejak dia disingkirkan dari kekuasaan pada April 2022, dikutip dari Al Jazeera.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Imran Khan