Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah China saat ini tengah mendapat sorotan dunia terkait program 'sinicization’ minoritas muslim Uighur dan Hui untuk menjadi bagian dari suku Han yang notabene suku asli Tiongkok.

Program sinicization ini telah diterapkan oleh pemimpin Partai Komunis dan juga Presiden China, Xi Jinping sejak tahun 2016.

Salah satu bagian dari program sinicization yang disorot dunia adalah tindakan Beijing meratakan tempat ibadah Muslim Uighir dan Hui di China.

Dilansir dari BBC, pengunjuk rasa bentrok dengan sejumlah personel kepolisian China terkait rencana pembongkaran kubah masjid di desa Najiaying, provinsi Yunnan China pada Sabtu (27/5/2023). Video bentrok tersebut juga sempat viral di media sosial.

Merespons hal ini, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) meminta pemerintah Indonesia dan negara-negara dunia lainnya untuk mengambil langkah tegas menyelamatkan kehidupan beragama muslim Uighur dan Hui.

Pasalnya menurut peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, langkah otoritas Beijing tersebut masuk kategori bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

"Bukti sekaligus wujud nyata pelanggaran berat HAM yang dilakukan Beijing terhadap umat muslim di China," kata AB Solissa kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

Adapun berdasarkan data yang dihimpun CENTRIS, menunjukkan bahwa kejadian ini bukan kali pertama warga Muslim Hui berusaha melindungi masjid hingga berujung bentrok dengan pihak berwenang China.

Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2018, di mana ribuan penduduk Hui di Ningxia melakukan aksi duduk selama tiga hari.

CENTRIS menilai wajar jika negara-negara dunia khususnya Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, menilai tindakan otoritas China bertujuan menghapus agama dan bentuk kepercayaan terhadap tuhan yang ada di negeri tirai bambu.

"Banyak yang menilai langkah awal Xi Jinping ini bertujuan untuk membersihkan keyakinan agama warga negaranya, lalu memasukkan budaya tradisional Tiongkok dan nilai ateis yang menjadi pandangan Partai Komunis China," terang AB Solissa.

AB Solissa mengatakan jika hal ini terus dibiarkan, maka nasib muslim Hui akan sama seperti Uighur.

Baca juga: AS Berlakukan Larangan Perjalanan Bagi Pejabat China Penindas Muslim Uighur

"Jika di biarkan, nasib muslim Hui sama dengan jutaan muslim Uighur. Mereka bisa hilang dari peradaban dunia dengan cara-cara tidak beradab oleh Beijing," pungkas dia.