Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Jepang Bahas Myanmar Hingga Laut Cina Selatan
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan berbagai isu kawasan, termasuk terkait Myanmar dan Laut Cina Selatan.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang Hayashi Yoshimasa di sela-sela acara ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) dan Post-Ministerial Conference (PMC) ke-56 di Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan berbagai isu kawasan, termasuk terkait Myanmar dan Laut Cina Selatan.
"Sebagai Ketua, Indonesia telah menjalin hubungan secara intensif dan ekstensif dengan semua pihak di Myanmar selama kepemimpinannya selama 7 bulan terakhir," kata Retno.
Baca juga: Menlu Rusia, China, Indonesia Siap Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Dalam kaitan ini, Menlu Jepang menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pendekatan Indonesia dalam menyikapi isu Myanmar. Jepang mendukung implementasi 5-Point Consensus.
Kedua Menlu menyambut baik hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara dan hubungan ASEAN-Jepang.
Tahun ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia, ASEAN, dan Jepang karena memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.
Terkait penguatan kerja sama ekonomi, kedua Menlu sepakat untuk mempercepat negosiasi amandemen protokol IJEPA seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh kedua pemimpin.
Negosiasi diharapkan dapat diselesaikan pada KTT ASEAN ke-43.
Jepang menegaskan kembali dukungannya terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan berjanji akan terus mengoordinasikan upaya untuk memastikan keberhasilan KTT ASEAN ke-43 dan KTT terkait lainnya, termasuk KTT Asia Timur (EAS).
Setelah 30 tahun, kedua Menlu sepakat bahwa, sambil terus memperkuat Confidence Building Measures (CBM), sudah saatnya ASEAN Regional Forum (ARF) membahas upaya diplomasi preventif.
Terkait situasi di Laut China Selatan, Menlu Retno menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten dalam menegakkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.