Skenario Tentara Bayaran Wagner Menyelinap Masuk Eropa, Perdana Menteri Polanda Kirim Alarm

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki memberi peringatan kalau para tentara bayaran Grup Wagner bisa menyelinap masuk Uni Eropa.

Skenarionya, kata Morawiecki para tentara Wagner yang berada di Belarusia bisa menyamar sebagai migran untuk memasuki wilayah Uni Eropa.

"Wagner juga dapat memfasilitasi migrasi ilegal dari Belarusia, yang digambarkan Polandia sebagai "perang hibrida"," katanya.

Baca juga: Jembatan Kerch, Simbol Kebencian yang Bisa Jadi Kunci Kekalahan Rusia di Ukraina

Morawiecki juga melaporkan, sekitar 100 tentara Wagner telah bergerak di dekat kota Grodno, dekat perbatasan Polandia dan Lituania.

Diketahui, sejumlah pasukan Grup Wagner dipindah ke Belarusia merujuk kesepakatan untuk mengakhiri pemberontakan singkat mereka di Rusia pada bulan Juni.

Pihak Warsawa mengatakan, kehadiran Wagner di Belarusia merupakan ancaman potensial.

Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko sebelumnya membantah memprovokasi krisis migran di Eropa lewat cara 'memikat' calon migran ke perbatasannya dengan negara-negara UE.

Tetapi Morawiecki mengatakan pada Sabtu, lebih dari 100 anggota kelompok Wagner telah pindah ke Belarus barat laut dekat celah Suwalki - perbatasan 60 mil (95 km) Polandia dengan sesama negara Uni Eropa Lithuania, yang memisahkan Belarus dan eksklave Rusia di Kaliningrad.

PM Polandia tersebut mengklaim skenario yang digunakan tentara bayaran Wagner untuk menyelinap ke Eropa dengan cara menyamar sebagai penjaga perbatasan Belarusia untuk membantu migran menyeberang ke UE.

"Atau bahkan berpura-pura menjadi migran sendiri untuk memasuki blok tersebut," katanya.

"Sekarang situasinya menjadi lebih berbahaya," katanya dalam konferensi pers saat berkunjung ke pabrik senjata di Gliwice, Polandia selatan.

“Ini tentunya merupakan langkah menuju serangan hibrida lebih lanjut di wilayah Polandia,” tambahnya.

Beberapa ribu pejuang Wagner dipindah ke Belarusia sejak pemberontakan singkat kelompok itu terhadap Kremlin pada bulan Juni.